tirto.id - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bakal menyambangi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2023) sekira pukul 14.00 WIB.
Ketua PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan banyak hal yang akan dibahas pada pertemuan dengan Ketua PBB itu siang ini, khususnya terkait Pemilu 2024.
"Ia sesuai jadwal siang ini banyak agenda yang akan dibahas khsusunya terkait Pemilu 2024," katanya saat dihubungi Tirto, Senin.
Awiek mengatakan rencana pembahasan ialah terkait penjajakan kerja sama khususnya di Pemilu 2024 nanti. Di sisi lain, kata dia, rencana kerja sama antara dua partai itu karena sesama partai Islam.
Ia mengatakan kerja sama dilakukan karena kedua partai itu dinilai konsisten mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan sebagaimana jadwal yang sesuai ditentukan.
"Kedua, sebagaimana sesama partai Islam tentu banyak agenda keumatan yang tentu dikolaborasikan antara PBB dan PPP meskipun PBB tidak punya kursi di DPR RI," ucap Awiek.
Namun, ia mengatakan di sejumlah daerah dan kabupaten/kota, Partai Bulan Bintang memiliki kursi.
"Sehingga, bisa bekerja sama untuk mengawal agenda keumatan," jelasnya.
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor mengonfirmasi pertemuan siang nanti. "Benar DPP PBB ke PPP," ucapnya kepada Tirto.
Bahas Sistem Pemilu dan Koalisi
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengungkapkan pertemuan dengan PBB sudah diatur beberapa saat lalu. "Pak Yusril bertelepon langsung dengan Pak Mardiono," ucap Gus Rommy--sapaan akrabnya, saat dihubungi Tirto, Senin.
Ia mengatakan pertemuan ini adalah silaturahmi antar-partai politik, apalagi keduanya merupakan partai berbasis Islam dan memiliki akar sejarah yang sama.
"Karenanya tidak tertutup kemungkinan, pembicaraan akan mengangkat kerja sama politik ke depan," ungkapnya.
Pertemuan PPP dan PBB juga akan membahas sistem pemilu proporsional yang saat ini sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
"Kedua, mengingat PBB mengajukan diri sebagai pihak terkait di judicial review MK, tak tertutup kemungkinan Pak Yusril akan membagi pandangannya soal ini," terang Gus Rommy.
Senada, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani tak menampik pertemuan dengan PBB sebagai upaya menjajaki koalisi menjelang Pemilu 2024.
"Jadi itu semua akan kita intensifkan, silaturahmi antar-parpol itu akan kami intensifkan, tapi apakah kita akan membicarakan misalnya soal koalisi di pilpres, mungkin, ya, tapi masih terlalu awal untuk memprediksi, masih prematur lah," katanya di sela-sela acara BNPT, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Arsul juga tak membantah pertemuan PPP dan PBB untuk membahas sistem pemilu proporsional. Ia menegaskan, hingga kini PPP masih bersama dengan tujuh partai yang menolak proporsional tertutup.
Akan tetapi, PPP tetap harus siap jika putusan MK menyatakan pemilu berubah menjadi proporsional tertutup. Ia menegaskan sikap PPP tidak ada keraguan dalam pelaksanaan pemilu proporsional terbuka maupun tertutup.
"Mengatakan berubah menjadi proporsional tertutup, ya kita harus siap. Karena putusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi sebetulnya bukan PPP itu dalam keraguan, tapi PPP ingin mengatakan bahwa apapun keputusan yang diputuskan nanti oleh MK, ya PPP harus siap," terangnya.
Ia menegaskan bahwa proporsional terbuka atau tertutup tetap memiliki kelebihan dan kekurangan.
Ia menilai pemerintah bisa menggunakan sistem campuran seperti di sejumlah negara dalam menyelesaikan keributan pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Hal ini diterapkan di Filipina maupun New Zaeland.
"Filipina gunakan campuran, New Zealand juga di Jerman juga ada campuran, nah campuran yangg seperti apa? Kemudian kalau pun terbuka atau tertutup itu juga harus di itu tadi loh negatif-negatifnya juga harus diperbaiki lewat peraturan," pungkas Arsul.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
