Indeks Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengaskan, pemerintah sudah sejak lama terbuka dengan buku-buku yang membahas soal komunis dan tidak melakukan pembredelan.

Yusril menegaskan apabila polisi tidak menemukan cukup bukti untuk melimpahkan perkara ke kejaksaan, kasus ini harus segera dihentikan.

Presiden Prabowo Subianto, akan membentuk Komite Reformasi Polri pada pertengahan Oktober mendatang.

Prabowo juga menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Yusril mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Yusril memastikan Ahmad Dofiri selaku Penasihat Khusus Presiden akan terlibat dalam Tim Reformasi Polri, tetapi belum diketahui ketua timnya.

Yusril berdalih, Lembaga Nasional HAM (LNHAM) telah inisiatif membentuk tim investigasi independen untuk memeriksa imbas unjuk rasa dan Prabowo mendukung.

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah menargetkan draf rancangan undang-undang pemilihan umum (Pemilu) rampung pada 2026.

Yusril mengatakan, salah satu masukan yang diajukan dalam RUU Pemilu ialah calon anggota DPR harus menjadi anggota partai politik minimal selama tiga tahun.

Yusril mengimbau kepada ketiga orang tersebut untuk segera memberitahukan keberadaanya kepada masyarakat baik melalui kepolisian maupun media massa.

Yusril mengatakan, Tim Reformasi Polri akan segera dilantik dalam waktu dekat sekaligus mengumumkan tugas tim tersebut, salah satunya revisi UU Polri.

Yusril menjamin pemerintah menghormati independensi enam lembaga tersebut dalam mengusut kasus demo ricuh pada akhir Agustus 2025.

Keberadaan TGPF dapat menjadi dasar memastikan hak publik atas kebenaran sekaligus menghadirkan rasa aman yang nyata.

Tim independen harus mengungkap penyebab demonstrasi, aktor intelektual, penyandang dana, hingga target di baliknya.

Yusril menyatakan keputusan atas usulan pembentukan TGPF terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh, kewenangan Presiden Prabowo.

Yusril-Otto sepakat tak perlu membentuk tim investigasi independen untuk aksi kekerasan selama rentetan unjuk rasa se-Indonesia mulai 25 Agustus 2025.

Yusril Ihza Mahendra, menegaskan TNI tak bisa melaporkan influencer Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik.

Keluarga korban tewas mohon agar kasus penganiayaan dalam kericuhan demo di Makassar diusut tuntas, semua pelaku dapat ditangkap, dan dihukum.

Yusril memastikan ke-68 tersangka yang ditahan terkait aksi demo akhir Agustus 2025, tidak ada terindikasi melakukan makar maupun terorisme.

Yusril mengklaim proses hukum terhadap tahanan yang terlibat aksi demo akhir Agustus 2025 sesuai koridor dan menjunjung tinggi HAM.