Indeks Wiranto

Menurut Ketua DPP Partai Hanura konflik antara OSO dan Wiranto berawal dari Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding menggelar Munaslub pada awal tahun 2018 lalu.

Menurut JK, Tim Hukum Nasional tidak bisa mengambil tindakan melainkan hanya sebagai pemantau.

Komisi III mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Wiranto membubarkan tim yang mengkaji ucapan-ucapan tokoh. 

Wakil Ketua TKN Johnny G Plate menyoroti pernyataan BPN soal pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh yang direncanakan oleh Menkopolhukam Wiranto melebihi dari zaman Orba.

Tim asistensi hukum bertugas bak penyelidik: menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak.

Anam menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Amnesty Internasional Indonesia menilai tim pengawas ucapan tokoh bisa membuat pemerintah menjadi anti-kritik dan melanggar hak kebebasan berpendapat. 

Luhut mendukung upaya Menko Polhukam, Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan negatif kepada pemerintah.

Wiranto mengatakan Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

Arya Sinulingga menyatakan ucapan yang menyerukan people power belum tentu masuk kategori melanggar hukum. 

Fadli Zon menilai, jika Wiranto ingin membentuk tim khusus, maka ia cenderung melawan konstitusi

TKN mengapresiasi pembentukan Tim Hukum Nasional, karena mampu meredakan tensi politik.

Jubir TKN, Arya menilai maksud ucapan Wiranto terkait penutupan akun-akun media sosial, bukan media sosial.

Sandi menilai, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok yang murah.

Tim hukum nasional akan mengkaji tindakan dan ucapan yang melanggar hukum di bawah Kemenko Polhukam.

Menkopolhukam Wiranto tidak terima dengan isu beredar yang menyatakan 70 persen TNI sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum saat Pemilu 2019, ia pun menantang pihak-pihak tersebut.

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya bersikap tegas, bukan otoriter. Menurut dia isu-isu tentang ketidakamanan memang sudah berbahaya.

Wiranto menyebut ada tokoh luar negeri yang menghasut masyarakat untuk melakukan langkah inkonstitusional.

Wiranto menyebutkan adanya pembakaran surat suara di Papua merupakan bagian dari dinamika Pemilu 2019.

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, tuduhan pemerintah melakukan konspirasi dengan KPU maupun Bawaslu untuk memenangkan salah satu paslon adalah tuduhan yang ngawur.