Indeks Wiranto

Situasi Jakarta terkini: Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, mengetahui siapa dalang yang membuat kericuhan saat aksi 22 Mei.

Dia mengatakan negara tidak boleh kalah dengan "aksi-aksi jahat" semacam itu.

Eks Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen (purn) Soenarko ditangkap terkait dugaan kepemilihan senjata ilegal oleh Mabes Polri. Juga terlibat seorang TNI jadi tersangka.

Wiranto menyebut ada yang hendak menduduki KPU hingga Istana, dua lokasi yang sebetulnya dijaga ketat aparat. 

Pernyataan OSO yang menyalahkan Wiranto atas kegagalan partainya di Pemilu 2019 dinilai menjadi bukti bahwa internal Hanura memang tidak solid.

Menurut Ketua DPP Partai Hanura konflik antara OSO dan Wiranto berawal dari Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding menggelar Munaslub pada awal tahun 2018 lalu.

Menurut JK, Tim Hukum Nasional tidak bisa mengambil tindakan melainkan hanya sebagai pemantau.

Komisi III mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Wiranto membubarkan tim yang mengkaji ucapan-ucapan tokoh. 

Wakil Ketua TKN Johnny G Plate menyoroti pernyataan BPN soal pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh yang direncanakan oleh Menkopolhukam Wiranto melebihi dari zaman Orba.

Tim asistensi hukum bertugas bak penyelidik: menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak.

Anam menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Amnesty Internasional Indonesia menilai tim pengawas ucapan tokoh bisa membuat pemerintah menjadi anti-kritik dan melanggar hak kebebasan berpendapat. 

Luhut mendukung upaya Menko Polhukam, Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji ucapan negatif kepada pemerintah.

TKN mengapresiasi pembentukan Tim Hukum Nasional, karena mampu meredakan tensi politik.

Wiranto mengatakan Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

Jubir TKN, Arya menilai maksud ucapan Wiranto terkait penutupan akun-akun media sosial, bukan media sosial.

Arya Sinulingga menyatakan ucapan yang menyerukan people power belum tentu masuk kategori melanggar hukum. 

Fadli Zon menilai, jika Wiranto ingin membentuk tim khusus, maka ia cenderung melawan konstitusi

Sandi menilai, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok yang murah.

Tim hukum nasional akan mengkaji tindakan dan ucapan yang melanggar hukum di bawah Kemenko Polhukam.