Indeks Wiranto

Menkopolhukam Wiranto tidak terima dengan isu beredar yang menyatakan 70 persen TNI sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum saat Pemilu 2019, ia pun menantang pihak-pihak tersebut.

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya bersikap tegas, bukan otoriter. Menurut dia isu-isu tentang ketidakamanan memang sudah berbahaya.

Wiranto menyebut ada tokoh luar negeri yang menghasut masyarakat untuk melakukan langkah inkonstitusional.

Wiranto menyebutkan adanya pembakaran surat suara di Papua merupakan bagian dari dinamika Pemilu 2019.

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, tuduhan pemerintah melakukan konspirasi dengan KPU maupun Bawaslu untuk memenangkan salah satu paslon adalah tuduhan yang ngawur.

Menkopolhukam Wiranto membahas perkembangan usai Pemilu 2019 salah satunya pembahasan terkait kemunculan hoaks Pemilu 2019 dalam rapat terbatas dengan sejumlah jajaran.

"Mobilisasi massa dalam bentuk apa pun dalam rangka pawai kemenangan, syukuran kemenangan dan sebagainya akan tidak diizinkan," kata Wiranto. 

Tito mengatakan alasan pelarangan tersebut ialah agar tidak terjadi provokasi dari para pendukung.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan upaya mencegah golput bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Muhammad Iqbal mencontohkan jika ada seseorang dengan sengaja menyampaikan literasi yang berakibat terjadinya kegaduhan di masyarakat sehingga membuat rakyat enggan menggunakan hak pilih pada pemilu, maka harus dikonstruksikan dengan pasal-pasal tertentu.

Irma Suryani Chaniago menyatakan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak mungkin terlibat dalam gerakan untuk menghalangi orang ke TPS.  

Kampanye golput tak bisa dipidana sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih.

Presiden dan para menteri yang terlibat kampanye terbuka dijamin Wiranto tak bakal menganggu kinerja.

Pegiat SayaGolput Alghifari Aqsa menyebut pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal pihak yang mengajak golput bisa dijerat UU ITE itu hoaks.

Wiranto menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri sudah siap mengamankan daerah yang rawan saat Pemilu 2019, termasuk daerah Papua.

Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, kemungkinan menjadi pertemuan terakhir antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara dalam membahas Pemilu 2019.

Aparat yang mengamankan pemilu hingga hari pencoblosan pada 17 April 2019 harus menaati aturan dan tidak batas-batas yang diizinkan.

Menkopolhukam Wiranto meminta Babinsa, Bhabinkamtibmas) serta tokoh agama untuk menghentikan penyebaran hoaks dan politik identitas di masyarakat.

Wiranto menegaskan momen pemilu harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas guna mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilih pemimpin nasional.

"Kalau itu memang ada pasalnya ke UU Terorisme ya berlakukan," ucap Johnny.