Indeks Wiranto

Menkopolhukam Wiranto membahas perkembangan usai Pemilu 2019 salah satunya pembahasan terkait kemunculan hoaks Pemilu 2019 dalam rapat terbatas dengan sejumlah jajaran.

Tito mengatakan alasan pelarangan tersebut ialah agar tidak terjadi provokasi dari para pendukung.

"Mobilisasi massa dalam bentuk apa pun dalam rangka pawai kemenangan, syukuran kemenangan dan sebagainya akan tidak diizinkan," kata Wiranto. 

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan upaya mencegah golput bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Muhammad Iqbal mencontohkan jika ada seseorang dengan sengaja menyampaikan literasi yang berakibat terjadinya kegaduhan di masyarakat sehingga membuat rakyat enggan menggunakan hak pilih pada pemilu, maka harus dikonstruksikan dengan pasal-pasal tertentu.

Irma Suryani Chaniago menyatakan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak mungkin terlibat dalam gerakan untuk menghalangi orang ke TPS.  

Kampanye golput tak bisa dipidana sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih.

Presiden dan para menteri yang terlibat kampanye terbuka dijamin Wiranto tak bakal menganggu kinerja.

Pegiat SayaGolput Alghifari Aqsa menyebut pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal pihak yang mengajak golput bisa dijerat UU ITE itu hoaks.

Wiranto menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri sudah siap mengamankan daerah yang rawan saat Pemilu 2019, termasuk daerah Papua.

Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, kemungkinan menjadi pertemuan terakhir antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara dalam membahas Pemilu 2019.

Aparat yang mengamankan pemilu hingga hari pencoblosan pada 17 April 2019 harus menaati aturan dan tidak batas-batas yang diizinkan.

Menkopolhukam Wiranto meminta Babinsa, Bhabinkamtibmas) serta tokoh agama untuk menghentikan penyebaran hoaks dan politik identitas di masyarakat.

Wiranto menegaskan momen pemilu harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas guna mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilih pemimpin nasional.

BPN mendukung Wiranto menjerat penyebar hoaks pakai UU Terorisme, asal adil, dengan menindak semua penyebar hoaks, termasuk ada pelaku dari kubu Capres 01, Jokowi.

Wiranto ingin pelaku penyebar hoaks ditindak dengan UU Terorisme.

"Kalau itu memang ada pasalnya ke UU Terorisme ya berlakukan," ucap Johnny.

Polri memberi tanggapan perihal pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.