tirto.id - Menkopolhukam Wiranto membantah tuduhan pemerintah berkonspirasi untuk memenangkan salah satu kandidat calon presiden dalam Pemilu 2019.
Wiranto menyebutkan, tuduhan pemerintah melakukan konspirasi dengan KPU maupun Bawaslu untuk memenangkan salah satu paslon secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tuduhan yang ngawur.
"Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar serta tidak berdasar," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Wiranto mengatakan, KPU dan Bawaslu berdiri independen. Mereka tidak dipilih pemerintah, tetapi presiden.
Selain itu, pemerintah tidak berniat untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) guna memenangkan pasangan calon tertentu. Wiranto pun menyebut, mereka pasti akan bertindak jika ada upaya konspirasi.
"Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada, namun pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu Tahun 2019 tidak benar, sekali laqi tidak pernah terjadi," terang Wiranto.
Wiranto berharap, publik tidak serta-merta percaya isu kecurangan pemilu secara TSM. Ia mengatakan, isu tersebut digulirkan untuk mendeligitimasi pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu, Wiranto pun mengatakan, publik bisa melakukan pemantauan langsung.
KPU melanjutkan keterbukaan lewat penghitungan secara transparan dan dapat diakses siapapun dan kapan pun.
Wiranto mengajak publik mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019. Ia beralasan, Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia, karena dalam waktu 1 (satu) hari harus memberikan kesempatan kepada 192 juta pemilih, yang dilakukan lebih dari 810 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemilihan serentak tersebut digelar terbuka sehingga mendapat apresiasi dari 33 negara. Oleh sebab itu, Wiranto mengajak publik menghargai petugas yang sudah bekerja optimal untuk pelaksanaan Pemilu.
"Kita seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan Petugas Keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar, dan damai serta sampai saat ini menimbulkan korban sebanyak 119 orang yang meninggal dalam tugas," kata Wiranto.
"Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar," tambah Wiranto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
