Indeks Wiranto

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan klaim penyebar hoaks bisa ditindak dengan UU Terorisme menunjukkan Wiranto panik karena tingginya angka golput di Pemilu 2019.

Pernyataan Wiranto bahwa penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme dikritik. Dia dianggap sedang menakut-nakuti warga.

Isnur menyatakan bahwa hoaks bukanlah aksi terorisme dan sudah mempunyai definisi tersendiri.

Wiranto menilai penyebar hoaks sama dengan terorisme, karena menyebar teror psikologis kepada masyarakat.

Wiranto berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang beredar jelang Pilpres 2019 dan tetap menggunakan hak pilihnya.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan ada lebih dari 500 ribu pasukan yang tergabung dalam TNI dan Polri tersebar di seluruh Indonesia.

"Tindak tegas. Apapun yang nyata-nyata mengganggu Pemilu, dari siapapun. Jangan ragu-ragu. Tindak tegas."

Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar perihal pengadangan yang dilakukan massa pendukung paslon nomor urut 01 ataupun paslon nomor urut 02.

Wiranto yakin Polri dan TNI bisa mengatasi masalah Pemilu di Papua. 

Wiranto mengatakan menjelang dan setelah pelaksanaan Pilpres 2019, tidak akan ada gerakan massa.

Menteri Wiranto menolak usulan untuk menarik TNI dari Papua. Alasannya adalah demi keamanan negara.

Menkopolhukam Wiranto akan memimpin rapat koordinasi khusus untuk persiapan menjaga keamanan pada kampanye terbuka yang dimulai pada 24 Maret 2019.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.

Ada embel-embel kematian dan ucapan mengerikan, sumpah pocong kerap menjadi solusi dalam mengatasi konflik di beberapa kalangan masyarakat.

BPN mengkritik pernyataan Wiranto yang mengajak sumpah pocong kepada Prabowo Subianto dan Kivlan terkait dalang kerusuhan Tragedi 1998. 

Wiranto dan Kivlan Zen sedang berseteru. Keretakan hubungan keduanya sudah ada sejak mereka sebagai perwira aktif di TNI.

Penyelesaian lewat jalur hukum merupakan jalan terbaik yang bisa dilakukan jika hendak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 lalu.