Indeks Wiranto

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan klaim penyebar hoaks bisa ditindak dengan UU Terorisme menunjukkan Wiranto panik karena tingginya angka golput di Pemilu 2019.

BPN mendukung Wiranto menjerat penyebar hoaks pakai UU Terorisme, asal adil, dengan menindak semua penyebar hoaks, termasuk ada pelaku dari kubu Capres 01, Jokowi.

Wiranto ingin pelaku penyebar hoaks ditindak dengan UU Terorisme.

Polri memberi tanggapan perihal pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.

Pernyataan Wiranto bahwa penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme dikritik. Dia dianggap sedang menakut-nakuti warga.

Isnur menyatakan bahwa hoaks bukanlah aksi terorisme dan sudah mempunyai definisi tersendiri.

Wiranto menilai penyebar hoaks sama dengan terorisme, karena menyebar teror psikologis kepada masyarakat.

Wiranto berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang beredar jelang Pilpres 2019 dan tetap menggunakan hak pilihnya.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan ada lebih dari 500 ribu pasukan yang tergabung dalam TNI dan Polri tersebar di seluruh Indonesia.

"Tindak tegas. Apapun yang nyata-nyata mengganggu Pemilu, dari siapapun. Jangan ragu-ragu. Tindak tegas."

Wiranto yakin Polri dan TNI bisa mengatasi masalah Pemilu di Papua. 

Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar perihal pengadangan yang dilakukan massa pendukung paslon nomor urut 01 ataupun paslon nomor urut 02.

Wiranto mengatakan menjelang dan setelah pelaksanaan Pilpres 2019, tidak akan ada gerakan massa.

Menteri Wiranto menolak usulan untuk menarik TNI dari Papua. Alasannya adalah demi keamanan negara.

Menkopolhukam Wiranto akan memimpin rapat koordinasi khusus untuk persiapan menjaga keamanan pada kampanye terbuka yang dimulai pada 24 Maret 2019.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.