Indeks Wiranto

Komnas Ham menyarankan Menkopolhukam Wiranto dan Kivlan Zen untuk menemui Jaksa Agung dan memberi keterangan terkait kasus yang terjadi pada 1998.

Wiranto adalah Menkopolhukam. Dia semestinya pakai instrumen hukum untuk membuktikan tuduhan Kivlan Zen soal siapa di balik kerusuhan 98, bukan malah menawarkan sumpah pocong.

Wiranto heran melihat Kivlan tiba-tiba menuduhnya. Sebab, menurut Wiranto, Kivlan sering meminta meminta uang kepadanya.

Menkopolhukam Wiranto menilai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berdampak pada peningkatan ekonomi baru suatu daerah.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembangunan di daerah perbatasan memiliki nilai strategis untuk negara.

Tim Pengacara Muslim menyatakan tidak sembarang orang bisa menemui Abu Bakar Ba'asyir jika narapidana terorisme itu bebas. Orang-orang yang bisa bertemu Ba'asyir akan dibatasi. 

PBSI mulai menggelar Musyawarah Kerja Nasional tahun ini, dari tanggal 21 sampai 22 Desember 2018.

Wiranto menjamin Indonesia dalam keadaan baik-baik saja.

Hinca Panjaitan menyatakan perusakan baliho Partai Demokrat di Riau dilakukan secara terstruktur dan terorganisir.

PDIP mendesak Wiranto untuk menyebut nama pelaku perusakan bendera partai Demokrat di Riau.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane berpendapat sikap polisi yang tak menyebut aktor di balik perusakan bendera Partai Demokrat bukti mereka kerap gamang.

Wiranto menanggapi bantahan dari Petinggi Demokrat terkait tuduhannya kepada salah satu kader yang menjadi oknum perusakan baliho di Riau.

Demokrat membantah pernyataan Wiranto yang menyebut kader partai itu terlibat dalam perusakan baliho di Pekanbaru, Riau.  

Wiranto menyatakan kasus pembakaran kantor Polsek Ciracas tidak mengganggu hubungan antara Polri dengan TNI. 

Wiranto menilai, para aktivis HAM harus adil dalam melihat kasus penembakan di Nduga, Papua.

Wiranto mengatakan masyarakat tidak perlu mendengarkan propaganda dari TPN-OPN yang menurutnya adalah kelompok separatis.

Menurut Wiranto TPN-OPN sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara.

Menko Polhukam RI Wiranto mengingatkan, masyarakat tidak seharusnya terpecah belah meski ada perbedaan pendapat saat Pemilu 2019.

Wiranto menyatakan sejumlah masalah yang rawan terjadi di Pemilu 2019 bisa menurunkan Indeks Demokrasi di Indonesia jika tidak segera diantisipasi. 

"Apabila diduga ada oknum yang tidak menaati atau tidak setia kepada pemerintah, ditindak tegas saja"