tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pembangunan di daerah perbatasan negara memiliki nilai strategis dan merupakan keputusan yang brilian.
Ia menyatakan, pembangunan perbatasan ini tidak populis, karena tidak seperti membangun di perkotaan yang banyak penduduk dan langsung bisa dimanfaatkan oleh rakyat.
“Tapi di perbatasan, daerah yang sepi perlu dibangun. Untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, berarti Pancasila,” kata Wiranto di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Artinya, lanjut dia, masyarakat di daerah perbatasan juga berhak mendapatkan keadilan, kehidupan yang baik dan kehidupan yang membahagiakan bagi mereka. Selain itu, agar segala kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan berdampak pula pada nilai ekonomis.
“Adanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah perbatasan maka daerah yang tadinya tidak menghasilkan akan menghasilkan. Berarti memberikan nilai tambah ekonomi nasional bagi masyarakat dan negara,” ujar Wiranto.
Pada tahun 2018, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengoordinasikan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan perbatasan seperti penyelesaian outstanding Boundary Problems (OBP) Republik Indonesia-Malaysia, penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia-Papua New Guinea, pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Republik Indonesia-Malaysia.
Selanjutnya ada pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan berupa pembangunan pos Angkatan Laut dan Dermaga Sei Pancang oleh Kementerian Pertahanan, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
