Menuju konten utama

Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi BNPP

Paulus Waterpauw menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkan Polri lantaran akan pensiun pada 1 November 2021.

Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi BNPP
Paulus Waterpauw. antara foto/m agung rajasa/spt/15.

tirto.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Komjen Pol Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 21 Oktober 2021. Jenderal bintang tiga itu menggantikan Boytenjuri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengklaim sebelum pelantikan, Paulus telah menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam Polri kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/849/IX/2015 tentang Status Jabatan di Lingkungan Polri. “Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri, maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam," ujar Argo, Jumat (22/10/2021).

Paulus Waterpauw merupakan jebolan Akpol 1987. Dia akan memasuki pensiun pada 1 November 2021. Polri pun akan memproses siapa yang berhak mengisi kursi Kabaintelkam.

“Masih menunggu proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi,” sambung Argo.

Pengangkatan Paulus berdasar Keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di BNPP. BNPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Tugas BNPP yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pendanaan belanja operasional BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Bagian Anggaran BNPP. Kemudian pendanaan untuk pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dibebankan pada Bagian Perencanaan Anggaran Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

Baca juga artikel terkait BNPP atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Politik
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan