Wiranto Menolak Tarik Pasukan TNI dari Papua

TNI mengirimkan 600 anggotanya ke Papua demi mengatasi masalah keamanan di sana. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan dia tidak akan menarik pasukan tersebut hanya karena mendekati Pemilu serentak 2019.

Wiranto menyebut tugas pemerintah adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dia menjelaskan, masyarakat harusnya bisa membedakan masalah keamanan dan pemilu.

"Jangan sampai dicampuradukan. Kalau ada permintaan TNI mau ditarik karena mau pemilu itu namanya salah arah pertanyaannya," ucap Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu menganggap alasan permintaan penarikan pasukan itu tidak masuk akal. Pasukan TNI itu memang sudah ditambah beberapa kali sebelum Pilpres 2019.

"Kalau ada kemudian ada keinginan menarik TNI hanya karena pemilu ya nggak logis. Karena TNI datang, TNI bertugas, bukan hanya karena pemilu, tapi keamanan negara," ucapnya.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya sempat menyampaikan keinginannya agar 600 anggota TNI di Nduga ditarik dari Papua. Keberadaan mereka malah membahayakan masyarakat karena bisa memicu perselisihan dengan kelompok di Papua.

Meski begitu permintaan Lenis belum disetujui oleh Jokowi. Namun, Lenis mengklaim bahwa permintaan itu juga merupakan keinginan masyarakat Papua setempat.

Namun Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam pernyataan sebelumnya justru meminta istilah kelompok bersenjata Papua lebih baik dipertegas menjadi kelompok separatis. Separatis berarti kelompok yang memisahkan diri persatuan.

Menurut dia, dengan nama kelompok bersenjata di Papua, menjadi salah satu kendala bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Perlunya mengevaluasi lagi nama KKB [kelompok kriminal bersenjata versi pemerintah], bener nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kelompok separatis saja begitu," ujar dia saat di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarat Pusat, Jumat (8/3/2019).

Moeldoko mengatakan, jika masih menggunakan nama kelompok kriminal, maka tak ada bedanya dengan kelompok kriminal seperti di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Karena kalau kelompok kriminal bersenjata, apa bedanya dengan di Tanah Abang ada kelompok kriminal? Ini yang perlu memikirkan lebih jauh lagi," kata Moeldoko.

Baca juga:Moeldoko Minta Istilah KKB Dipertegas jadi Separatis

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel