tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah mengalokasikan 220 ribu unit rumah subsidi untuk buruh hingga wartawan. Secara dirinci, sekitar 20 ribu unit rumah akan dibangun untuk buruh, 20 ribu unit rumah untuk tenaga migran, 20 ribu unit rumah untuk petani dan 20 ribu unit rumah untuk nelayan.
Kemudian, 30 ribu unit rumah akan dialokasikan untuk tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ada sekitar 5 ribu unit rumah yang dialokasikan untuk TNI Angkatan Darat (AD), 14.500 unit rumah untuk anggota kepolisian, serta sekitar 1.000 rumah untuk wartawan.
“Ada beberapa, kami alokasikan juga buat yang lain-lain,” kata Maruarar, kepada awak media saat acara Gelar Griya, di kediaman Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (2/4/2025).
Pengalokasian rumah subsidi untuk para pekerja ini dilakukan Ara, sapaan Maruarar, agar memudahkan perbankan dalam memberikan pembiayaan maupun bagi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Selain itu, juga memberikan kepastian bagi para pengembang dan konsumen terkait stok rumah yang harus dibangun atau sudah siap dipasarkan.
“Dengan bantuan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad), Pak Rosan, kami sudah mendapatkan kebijakan BI melalui pelonggaran GWM. (Dan) dalam rapat ya, GWM-nya itu giro wajib minimum, yang tadinya 5 persen jadi 4 persen. Buat rumah subsidi dan juga buat komersial,” jelas Ara.
Melalui bantuan dari bank sentral ini, diharapkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa makin terjangkau. Tujunnya, harga rumah dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Meski begitu, sesuai dengan amanat Prabowo, Ara tak ingin rumah yang dibangun di bawah Kementerian PKP bisa tetap memperhatikan kualitas bangunan.
“Buat rumah subsidi cadangannya itu 220.000 lagi. Tetapi kita harus cek marketnya, dan Pak Presiden pesan kualitasnya, karena kualitas bisa menjadi isu yang sangat penting. Itu makanya saya ngomong apa adanya, kita sudah minta audit BPK, kita juga sudah turun lapangan, karena rakyat itu berharap kualitas,” tutur Ara.
Tak kalah penting, penyaluran rumah subsidi ini juga akan dilakukan dengan tepat sasaran. Karena itu, penyaluran nantinya akan didasarkan kepada data-data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dengan memerhatikan kemampuan belanja masyarakat.
“Nanti desil pertama itu, dia punya kemampuan beli, kemampuan belanja sekitar 400.000, 600.000 berikutnya, 900.000. Jadi, harus tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas, yang belum setahun, sudah ubinnya naik, retak-retak, kasihan kan,” tegas Ara.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
