tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengharapkan para aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu di daerah menguatkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Dia meminta dengan tegas bahwa potensi gangguan pemilu itu harus ditindak.
Wiranto menyampaikan indeks kerawanan Pemilu dari Polri dan Bawaslu menunjukan ada potensi gangguan Pemilu di daerah. Namun Wiranto enggan menyebut daerah mana saja yang masih harus diwaspadai.
"Kita berusaha menetralisir itu. Nah dari indeks kerawanan Pemilu itulah saya minta saudara-saudara di daerah, segera mengetahui, mengenali dan menetralisir apa-apa yang masih dirasakan sebagai ancaman, hambatan, gangguan di Pemilu," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Dengan bantuan di daerah, Wiranto yakin Pemilu akan berjalan aman, lancar, sukses. Oleh karena itu, Wiranto menyampaikan potensi itu tak boleh didiamkan saja.
"Tindak tegas. Apapun yang nyata-nyata mengganggu Pemilu, dari siapapun. Jangan ragu-ragu. Tindak tegas. Kita punya hukum yang menjadi senjata kita. Ini yang harus dipahami bahwa keberhasilan Pemilu akan sangat tergantung bagaimana kita menciptakan suasana aman," ucapnya lagi
Menurut Wiranto, Pemilu kali ini memang lebih berbahaya dari Pilpres 2014. Pada Pemilu presiden sebelumnya, media sosial tidak semarak sekarang. Namun dengan kondisi ini, haoks di media soaial, menurut Wiranto, sudah ke arah tindakan teror.
"Kita tahu bahwa saat ini, cukup marak hoaks. Kita hadapi ancaman baru yang pada pemilu-pemilu lalu tidak ada. Artinya berita-berita palsu, buatan, bohong yang dilansir ke publik. Saya kira ini teror. Meneror psikologi masyarakat. Oleh karena itu ya kita hadapi sebagai teror. Segera kita atasi dengan cara-cara tegas, tapi bertumpu kepada hukum," katanya lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Irwan Syambudi
