tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemilu bukan untuk mengadu calon pemimpin.
“Konteks pelaksanaan pemilu bukan untuk membenturkan satu pihak dengan pihak lain atau ajang konflik antar kubu, namun memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin,” ujar dia di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (22/3/2019).
Ia menegaskan momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas guna mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilih pemimpin nasional.
Wiranto juga menyampaikan pihak penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) wajib menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.
Fungsi dan peran aparat keamanan, lanjut dia, juga menentukan suksesnya pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Wiranto menambahkan pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait kemampuan Indonesia melaksanakan konsolidasi politik.
Jajaran TNI dan Polri mengerahkan sekitar 400 ribu personel untuk pengamanan pemilu.
“Ada 453.133 personel pengamanan yang didukung dengan alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada,” ujar Wiranto.
TNI dan Polri, lanjut Wiranto, selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan pemilu bila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap (protap) dan aturan hukum yang berlaku.
“Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu,” jelas Wiranto.
Ia juga berpesan kepada seluruh aparat harus mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi agar tidak mudah terprovokasi dengan isu dan berita bohong yang menimbulkan keresahan.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
