Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Menkopolhukam Wiranto

tirto.id - Komisioner Komnas HAM Chairul Anam meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menkopolhukam Wiranto.

Anam mengatakan, evaluasi itu perlu dilakukan usai adanya penerbitan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam.

SK itu mengatur soal kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan melanggar hukum usai Pemilu 2019. Selain itu, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum.

"Itu artinya adalah soal penegakan hukum ditarik menjadi soal politik dan itu intervensi politik. Ada baiknya memang Pak Presiden [Jokowi] mengevaluasi pekerjaan Menkopolhukam karena beberapa kali offside dalam konteks konstitusi," kata Anam di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

"Kewenangan Kemenkopolhukam bukan kewenangan hukum. Ngapain ngasi tugas memastikan sebuah peristiwa itu peristiwa hukum terus mengasi rekomendasi yang harus dijalankan penegak hukum sesuai dengan kewenangannya," ucap dia.

Anam juga menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung selesai.

Selain itu, ia juga menilai tim asistensi bentukan Wiranto berpotensi menimbulkan intervensi hukum. Seharusnya, kata dia, Wiranto menggunakan pendekatan persuasif daripada pendekatan hukum di tengah panasnya situasi politik.

"Harusnya Menkopolhukam itu dalam suasana kayak gini, untung kita punya momen puasa, ya buka bersama lah. Safari Ramadan gitu ke tokoh-tokoh. bukan malah ngancam tokoh-tokohnya," Kata Anam.

Menurut Anam, Jokowi juga perlu mengganti Menkopolhukam. Hal itu merespons kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut Anam, Jokowi harus memilih menteri yang harus bisa memahami kondisi politik hukum dan keamanan, tetapi juga tunduk aturan dan paham visi kebangsaan.

"Pilihlah menteri politik hukum dan keamanan yang tidak punya beban masa lalu, kedua memiliki visi kebangsaan dan artikulasi politik yang baik, yang ketiga yang tunduk terhadap mekanisme hukum," kata Anam.