Indeks Walhi

Walhi Kalimantan Timur mendesak Pertamina segera melakukan pemulihan (restoration plan) terhadap perairan Balikpapan yang tercemar akibat terkena tumpahan minyak mentah pada Sabtu (31/3/2018) lalu.

Wahyu Perdana menyatakan, upaya pembersihan tumpahan minyak di perairan Balikpapan yang dilakukan Pertamina masih belum memenuhi prinsip pertanggungjawaban mutlak korporasi (strict liability). 

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

WALHI soroti privatisasi air yang dilakukan korporat perusahaan air pada Hari Air Sedunia di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Walhi mengajukan gugatan ke PTUN yang menuntut pembatalan dua Surat Keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait dengan izin operasi tambang emas dan batu bara untuk PT Citra Palu Mineral dan PT Mantimin Coal Mining.

Dengan demikian, maka gugatan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Walhi tetap dimenangkan oleh pengadilan.

Konflik agraria di Seluma, Bengkulu telah menyebabkan 8 orang sempat dikriminalisasi.

Wina Sabenah, satu dari ratusan warga Pulau Pari yang berjuang mempertahankan tanahnya.

Masyarakat lokal khawatir dengan hilangnya mata pencaharian dan dampak kesehatan atas polusi yang bisa dikeluarkan pembangkit listrik dari batu bara tersebut.

Sawung ingin Pemerintah Indonesia membatasi ekspor batu bara ke luar negeri.

Menurut Hindun, saat ini Indonesia belum memerlukan proyek tersebut karena produksi listrik di Indonesia sudah over capacity.

Padahal, satu pohon mahoni dapat menyerap 28.488 kilogram karbondioksida per tahun.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup dinilai penting untuk menyerukan kepada masyarakat global terhadap arti penting pelestarian alam.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan atas Izin Lingkungan tambang PT. Semen Indonesia di Rembang ke PTUN Semarang pada hari ini.

Aktivis WALHI mengkritik kelambanan Komnas HAM dalam menangani kasus konflik agraria dan perebutan SDA. 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Yaya Nur Hidayati mengatakan selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya mementingkan sektor bisnis namun abai terhadap kondisi lingkungan.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah menuntut agar pihak tergugat meminta maaf ke rakyat Riau atas bencana asap yang terjadi selama belasan tahun tersebut.

Pembangunan hotel dan apartemen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di wilayah Kota Jogja dan Kabupaten Sleman, kian menjamur dan cenderung tidak terkendali. Hal ini membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta merasa cemas akan dampak yang bisa ditimbulkan.