Indeks Walhi

Walhi menduga pembakaran rumah Murhadi berhubungan dengan perlawanan dan kritik terhadap aktivitas industri pertambangan pasir.

Greenpeace Indonesia menilai kebijakan yang lebih tepat melawan bahan bakar fosil adalah renewable energy, seperti sinar matahari, angin, hingga air.

Walhi mengkritik visi-misi Jokowi-Ma'ruf yang mengaitkan isu infrastruktur pada lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman kerusakan ekologi lebih luas.

Walhi mengatakan kedua pasangan capres-cawapres dinilai masih tidak serius dan kontradiktif dalam menyajikan tawaran penyelesaian masalah lingkungan.

Salah satu poin visi misi Prabowo-Sandiaga akan mempromosikan rehabilitasi dengan cara membuka perluasan hutan tanaman industri yang jadi penyebab kerusakan hutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta Walhi untuk memperhatikan jalannya pemberian izin pengelolaan sawit kepada PT Sebuku Inti Plantation, di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Besar banget peran pemerintah dalam membuat kebijakan ini," kata Dwi Sawung. 

Hemsi, warga Sulteng, menggugat PT Mamuang, perusahaan kelapa sawit karena telah mengklaim tanah perkebunan miliknya sebagai wilayah HGU perusahaan.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi sempat berjanji akan bertindak tegas soal izin tambang di NTT.

Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi aturan baru Peraturan Gubernur (Pergub) soal moratorium izin tambang di wilayah tersebut. 

Ratusan petani dari dari beberapa daerah dan WALHI menggelar aksi unjuk rasa menolak kriminalisasi pejuang lingkungan hidup di depan MA, Selasa (11/12/2018).

Dari data Walhi, terdapat peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan sepanjang tahun 2018.

Walhi mendesak upaya kriminalisasi pada dua warga Pedukuhan Sepat, Surabaya segera dihentikan, terkait proyek perumahan di area tersebut.

Pembangunan PLTU Sumut dilakukan bukan berbasis kebutuhan akan pasokan listrik, tapi karena investasi.

PLTA Batangtoru akan dibangun sepanjang 20 km di tiga lokasi kecamatan Sumatera Utara.

Klaim penurunan karhutla oleh Jokowi dinilai tak sesuai karena penyebab penurunan dipenagruhi faktor cuaca, bukan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah.

Menurut John Bamba, masyarakat yang mengenal tradisi berladang menggunakan sejumlah cara saat membakar lahan untuk menghindari terjadinya kebakaran.

Walhi menduga, ada indikasi puluhan perusahaan pemasok kayu tersebut berada di satu payung perusahaan dengan Sinar Mas Grup.

Walhi menilai, panitia seharusnya mengantisipasi masalah sampah tersebut dan bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Walhi menilai pemerintah Indonesia selama ini belum serius mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).