Indeks Walhi

WALHI mengkritik wacana capres nomo urut 01 Joko Widodo yang mengandalkan sawit sebagai sumber energi dan memungkinkan menaikkan B20 hingga B100 dalam debat kedua capres Pilpres 2019.

WALHI mengaku pesimis dengan ucapan Prabowo soal tidak akan melakukan kongkalikong dengan perusahaan yang merusak lingkungan ketika menjabat sebagai Presiden mendatang saat Debat capres kedua Pilpres 2019.

Khalisah menilai justru sumber permasalahan lingkungan selama ini tak lepas dari dampak kebijakan ekonomi, maupun pembangunan.

WALHI menilai visi misi Jokowi maupun Prabowo belum menghadirkan solusi untuk akar masalah utama konflik agraria.

Yuyun mengatakan bahwa apa yang harus menjadi pembahasan oleh para capres adalah bagaimana menyelesaikan ketimpangan pengelolaan lahan, konflik agraria dengan hadirnya korporasi, dan juga soal kemiskinan masyarakat warga agraris.

Yuyun berharap para capres memaparkan perencanaan batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh pembangunan sehingga bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat adat.

Polisi tengah melakukan olah TKP di lokasi pembakaran rumah dan mobil milik Direktur Walhi NTB.

YLBHI mendorong pemerintah tidak mengabaikan kasus-kasus teror dan ancaman lainnya yang kerap kali menimpa pembela lingkungan, maupun hak asasi manusia (HAM).

Walhi menduga pembakaran rumah Murhadi berhubungan dengan perlawanan dan kritik terhadap aktivitas industri pertambangan pasir.

Greenpeace Indonesia menilai kebijakan yang lebih tepat melawan bahan bakar fosil adalah renewable energy, seperti sinar matahari, angin, hingga air.

Walhi mengkritik visi-misi Jokowi-Ma'ruf yang mengaitkan isu infrastruktur pada lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman kerusakan ekologi lebih luas.

Walhi mengatakan kedua pasangan capres-cawapres dinilai masih tidak serius dan kontradiktif dalam menyajikan tawaran penyelesaian masalah lingkungan.

Salah satu poin visi misi Prabowo-Sandiaga akan mempromosikan rehabilitasi dengan cara membuka perluasan hutan tanaman industri yang jadi penyebab kerusakan hutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta Walhi untuk memperhatikan jalannya pemberian izin pengelolaan sawit kepada PT Sebuku Inti Plantation, di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Besar banget peran pemerintah dalam membuat kebijakan ini," kata Dwi Sawung. 

Hemsi, warga Sulteng, menggugat PT Mamuang, perusahaan kelapa sawit karena telah mengklaim tanah perkebunan miliknya sebagai wilayah HGU perusahaan.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi sempat berjanji akan bertindak tegas soal izin tambang di NTT.

Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi aturan baru Peraturan Gubernur (Pergub) soal moratorium izin tambang di wilayah tersebut. 

Ratusan petani dari dari beberapa daerah dan WALHI menggelar aksi unjuk rasa menolak kriminalisasi pejuang lingkungan hidup di depan MA, Selasa (11/12/2018).

Dari data Walhi, terdapat peningkatan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan sepanjang tahun 2018.