Indeks Walhi

Walhi mengecam keputusan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak mau menjalankan putusan MA untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik.

Walhi menilai banjir bandang di Sentani bukan hanya disebabkan oleh faktor alam melainkan ada campur tangan manusia melalui alih fungsi lahan yang tidak sesuai dan pembalakan hutan yang menyebabkan tutupan pohon di Cagar Alam Cycloop hilang.

Menurut Walhi vonis yang dijatuhkan terhadap ketiga orang petinggi PT BAP harus lebih berat karena pencemaran yang diakibatkan perusahaan tersebut telah berdampak luas bagi masyarakat.

Kadin menilai kebakaran di lahan konsesi perushaan menjadikan pengusaha pengelola lahan belajar agar tak terjadi lagi dan harus melibatkan warga dalam pencegahan.

Sofyan Djalil tak mau membuka data HGU karena akan membahayakan industri sawit.

WALHI melakukan unjuk rasa  terhadap Bank of China menuntut pencabutan pendanaan proyek PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Walhi mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih akan terus terjadi bila akar masalah di daerah konsesi korporasi tak kunjung dituntaskan.

Pemerintah dinilai tak cukup berani mengambil sikap tegas terkait karhutla yang menyeret korporasi, termasuk yang terjadi di Riau.

Walhi mempertanyakan keberadaan salinan hasil peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Makhamah Agung tentang swastanisasi air Jakarta.

Walhi mengkhawatirkan rencana Jokowi yang berniat menggalakkan penggunaan campuran sawit dalam bahan bakar hingga B-100 dapat mengakibatkan efek yang lebih buruk bagi keterbatasan lahan di Indonesia.

Even Sembiring mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang belum mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.

Masalah utama lubang tambang banyak di seluruh Indonesia dan belum teratasi karena pemerintah memprioritaskan energi dari sawit dan batu bara.

WALHI mengkritik wacana capres nomo urut 01 Joko Widodo yang mengandalkan sawit sebagai sumber energi dan memungkinkan menaikkan B20 hingga B100 dalam debat kedua capres Pilpres 2019.

WALHI mengaku pesimis dengan ucapan Prabowo soal tidak akan melakukan kongkalikong dengan perusahaan yang merusak lingkungan ketika menjabat sebagai Presiden mendatang saat Debat capres kedua Pilpres 2019.

Khalisah menilai justru sumber permasalahan lingkungan selama ini tak lepas dari dampak kebijakan ekonomi, maupun pembangunan.

WALHI menilai visi misi Jokowi maupun Prabowo belum menghadirkan solusi untuk akar masalah utama konflik agraria.

Yuyun mengatakan bahwa apa yang harus menjadi pembahasan oleh para capres adalah bagaimana menyelesaikan ketimpangan pengelolaan lahan, konflik agraria dengan hadirnya korporasi, dan juga soal kemiskinan masyarakat warga agraris.

Yuyun berharap para capres memaparkan perencanaan batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh pembangunan sehingga bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat adat.

Polisi tengah melakukan olah TKP di lokasi pembakaran rumah dan mobil milik Direktur Walhi NTB.

YLBHI mendorong pemerintah tidak mengabaikan kasus-kasus teror dan ancaman lainnya yang kerap kali menimpa pembela lingkungan, maupun hak asasi manusia (HAM).