Indeks Walhi

WALHI, menilai langkah Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menutup akses publik terhadap informasi dan data kelapa sawit merupakan suatu kemunduran untuk menyelesaikan konflik lahan.

Pemerintah dinilai belum transparan menjelaskan skema proyek one belt one road (OBOR) Cina dengan pengusaha Indonesia.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan aksi memperingati Hari Bumi 2019 di Balai Kota Jakarta, Senin (22/4/2019).

Anies bakal mengadopsi kendaraan umum berbasis listrik, namun upaya itu dinilai Walhi belum cukup menuntaskan masalah pencemaran udara di Jakarta.

Walhi Jakarta menilai Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 belum mengatur secara jelas pelibatan warga dalam penanganan banjir dan program naturalisasi sungai di ibu kota. 

Walhi melihat saat ini Jakarta sudah dalam keadaan darurat dan perlu untuk segera dihadirkan kebijakan yang membatasi penggunaan kantong plastik.

Sawung mengatakan, alasan masyarakat menolak proses pembangunan proyek ini karena akan membuat air menjadi kering.

Rapat Akbar Konsolidasi Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia dilatarbelakangi dengan krisis dan bencana ekologis di Indonesia.

Walhi mengecam keputusan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak mau menjalankan putusan MA untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik.

Walhi menilai banjir bandang di Sentani bukan hanya disebabkan oleh faktor alam melainkan ada campur tangan manusia melalui alih fungsi lahan yang tidak sesuai dan pembalakan hutan yang menyebabkan tutupan pohon di Cagar Alam Cycloop hilang.

Menurut Walhi vonis yang dijatuhkan terhadap ketiga orang petinggi PT BAP harus lebih berat karena pencemaran yang diakibatkan perusahaan tersebut telah berdampak luas bagi masyarakat.

Kadin menilai kebakaran di lahan konsesi perushaan menjadikan pengusaha pengelola lahan belajar agar tak terjadi lagi dan harus melibatkan warga dalam pencegahan.

Sofyan Djalil tak mau membuka data HGU karena akan membahayakan industri sawit.

WALHI melakukan unjuk rasa  terhadap Bank of China menuntut pencabutan pendanaan proyek PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Walhi mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih akan terus terjadi bila akar masalah di daerah konsesi korporasi tak kunjung dituntaskan.

Pemerintah dinilai tak cukup berani mengambil sikap tegas terkait karhutla yang menyeret korporasi, termasuk yang terjadi di Riau.

Walhi mempertanyakan keberadaan salinan hasil peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Makhamah Agung tentang swastanisasi air Jakarta.

Walhi mengkhawatirkan rencana Jokowi yang berniat menggalakkan penggunaan campuran sawit dalam bahan bakar hingga B-100 dapat mengakibatkan efek yang lebih buruk bagi keterbatasan lahan di Indonesia.

Even Sembiring mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang belum mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.

Masalah utama lubang tambang banyak di seluruh Indonesia dan belum teratasi karena pemerintah memprioritaskan energi dari sawit dan batu bara.