Indeks Walhi

Walhi DKI menyayangkan sikap Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang hingga kini belum melakukan upaya respons cepat dalam menanggulangi pencemaran udara di ibu kota.

Pemprov DKI Jakarta berencana melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju. 

Akibat tumpahan minyak di Blok ONWJ, Walhi meminta pertamina mengaudit prosedur kerja dan peralatan di lokasi lain sekitar blok ONWJ, yakni anjungan Echo, Bravo, Mike dan Zulu.

Jokowi sudah kalah 0-3 dari warga atas kasus kebakaran hutan. Tapi ternyata dia tak menyerah dan mengupayakan peninjauan kembali.

Walhi mencatat 25 titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini muncul di Kalimantan Tengah. Kondisi itu membuat kualitas udara di provinsi tersebut semakin memburuk.

Walhi mendesak Presiden Jokowi segera memulihkan kondisi korban bencana karhutla di Kalimantan Tengah.

Terkait Pidato Visi Indonesia dari Jokowi, KPK menegaskan, investasi yang dilakukan di Indonesia jangan sampai mengesampingkan kepentingan SDA.

Walhi menilai pidato "Visi Indonesia" menunjukkan arah kebijakan Jokowi yang semakin tidak peduli dengan masalah lingkungan. 

Melky mengatakan, Kementerian ESDM didesak melakukan koordinasi pencabutan izin tambangan di Wawonii karena Bupati dan DPRD telah mengeluarkan rekomendasi untuk menolak operasi tersebut.

Program pariwisata Presiden Jokowi dinilai oleh Walhi mengkhawatirkan, karena bisa meningkatkan pencemaran dan sampah.

Walhi menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut meminta penerbitan izin pabrik di Indonesia bisa dilakukan sambil “Tutup Mata” sangat mengkhawatirkan.

Kualitas udara di Jakarta berstatus tidak sehat dengan angka 164 AQI pada Kamis (4/7/2019) pukul 10:00 pagi.

WALHI mengatakan jika Anies serius mengatasi polusi udara di DKI seharusnya membenahi kebijakan yang ada dan tak hanya sekadar mengimbauan warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saja.

Masuknya sampah plastik yang diselundupkan bersama impor sampah kertas telah menyebabkan Indonesia mengalami pencemaran lingkungan.

Kebijakan penerbitan IMB di atas Pulau Reklamasi dinilai tak memperhatikan aspek ekologis. 

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan institusinya akan meneliti apakah banjir besar yang membuat ribuan orang mengungsi di Konawe Utara diakibatkan oleh perizinan tambang atau lainnya.

Demi menghindari terjadinya konflik agraria, Walhi meminta pemerintah untuk tidak terus mengeluarkan izin HGU dan tambang.

Pembatasan informasi hak guna usaha (HGU) lahan justru memperparah konflik agraria berupa tumpang tindih lahan serta bisa berdampak pada kerusakan ekologis.

WALHI, menilai langkah Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menutup akses publik terhadap informasi dan data kelapa sawit merupakan suatu kemunduran untuk menyelesaikan konflik lahan.

Pemerintah dinilai belum transparan menjelaskan skema proyek one belt one road (OBOR) Cina dengan pengusaha Indonesia.