tirto.id - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng), Abdul Haris Lapabira menyampaikan, penanganan satu tahun bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) belum ada kemajuan.
Hal itu, tergambar dari penanganan terhadap korban yang sampai saat ini terlantar di kamp pengungsian maupun di hunian sementara (huntara).
"Kita menyebut korban bencana terlantar karena pemerintah cenderung membiarkan korban yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian tanpa ada kepastian kapan mereka akan merasakan hunian tetap yang layak, aman dan nyaman," kata Haris, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2019).
Menurut dia, kondisi ini juga dialami para penyintas di huntara yang dibangun pemerintah maupun NGO.
"Meski sebagian penyintas sudah tinggal di huntara tetapi kondisi mereka tetap saja terlantar karena tidak ada pekerjaan tetap. Sementara, pelayanan dasar tidak lagi didapatkan pascatanggap darurat seperti pasokan logistik, air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan," ujar dia.
Menurut Haris, satu tahun pasca bencana pemerintah cenderung pasif dan tidak berbuat apa-apa agar korban segera pulih dari bencana.
"Pemerintah justru melepaskan tanggung jawabnya untuk melakukan penanganan dan pemulihan kepada korban bencana di Padagimo. Korban dibiarkan menghadapi sendiri masalahnya tanpa ada dukungan dan solusi agar mereka segera bangkit dari bencana," katanya.
Fatalnya, kata Haris, selama ini pemerintah seakan-akan memberikan tanggung jawab penanganan korban kepada sejumlah NGO internasional, nasional dan lokal untuk melakukan pemulihan mulai dari pembangunan Hunian Tetap (huntap) hingga pemulihan ekonomi para penyintas.
Padahal, kata dia, tanggung jawab itu harusnya ditangani pemerintah baik nasional maupun daerah.
"Pemerintah harusnya berperan aktif untuk memastikan korban bencana mendapatkan pelayanan dasar hingga mereka benar-benar pulih dari keterpurukan akibat bencana," imbuh Haris
Korban bencana saat ini, ujarnya, butuh kehadiran pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan sejumlah masalah yang mereka hadapi pasca satu tahun bencana.
"Pemerintah pusat apalagi daerah tahu persis kondisi yang dihadapi para korban, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyelesaikannya," kata Haris
Keinginan para penyintas selama ini, lanjut dia, adalah kehadiran negara untuk memberikan kepastian hidup antara lain hunian yang bermartabat, pemenuhan hak dasar korban, penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih.
Selain masalah di atas, Haris juga meminta kepada pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan anggaran publik yang digunakan dalam penanggulangan bencana di Padagimo.
"Selama ini pemerintah tidak perna melaporkan penggunaan bantuan publik yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di Padagimo. Ke depan kita berharap pemerintah membuat laporan secara berkala terkait dengan anggaran publik yang digunakan untuk penanggulangan bencana mulai dari tanggap darurat hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini," ujar Haris.
Editor: Andrian Pratama Taher
