Indeks Walhi

Walhi mengingatkan DPR jangan sampai pembahasan Omnibus Law seperti pembahasan RUU KPK yang dilakukan diam-diam dan tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Yang bersyukur dari dikabulkannya kasasi konsesi tambang di Gunung Meratus tak hanya aktivis, tapi juga pemerintah daerah setempat.

Walhi tak mau terlena meski menang kasasi. Menurut mereka masih terbentang jalan panjang untuk menyelamatkan Meratus.

Walhi Kalimantan Selatan memenangkan kasasi ditingkat MA atas penolakan penambangan PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Pegunungan Meratus.

Cuaca ekstrem sebenarnya pernah terjadi pada masa lalu, akan tetapi ini intervalnya makin singkat.

Walhi menyebut ada wacana penghapusan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ahmad Fauzi mengadvokasi kebakaran hutan di Dataran Tinggi Dieng.

Koalisi Golongan Hutan mencatat masih ada 328 ribu hektare hutan Indonesia yang terbakar hingga saat ini.

Polisi mengatakan Golfrid meninggal karena kecelakaan tunggal.

Polisi mengatakan Golfrid mengalami kecelakaan lalu lintas. Tapi sejawatnya di Walhi meragukan itu.

Sudah setahun korban gempa Palu dan Donggala hidup di hunian sementara tanpa pekerjaan tetap.

Walhi juga mendesak pemerintah agar pemerintah menaikkan status polusi udara akibat asap karhutla.

RUU SDA dipandang belum mengatur soal ekosistem air secara luas.

Walhi memprediksi, ibu kota baru akan mengulangi kesalahan yang sama dengan ibu kota Jakarta.

WALHI menyebutkan, keinginan Jokowi agar Indonesia segera menggunakan B100 adalah hal yang keliru, karena bisa membuat konflik agraria meningkat.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati meminta kepada Presiden Jokowi harus memperkuat institusi yang mengkoordinasi urusan lingkungan hidup dan SDA di beberapa kementerian.

Walhi menyebut pemerintah terkesan otoriter karena Presiden Jokowi berencana mengumumkan ibu kota pada pidato kenegaraan.

Walhi mendesak pemerintah mengkaji kembali daftar Proyek Strategis Nasional karena sebagian lokasinya berada di kawasan rawan bencana. 

Kurang terbukanya pemerintah pusat dalam memberikan informasi terkait pemindahan ibu kota menurut Walhi karena wacana ini sebagai proyek yang tidak serius.