Indeks Walhi

Hasil tangkapan nelayan di pesisir Semarang semakin turun, salah satu penyebabnya akibat sampah plastik di laut.

WALHI memandang perlu mendorong tanggung jawab para pelaku usaha yang berkontribusi besar menyumbang emisi CO2 yang memicu terjadinya krisis iklim.

Menurut Greenpeace, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek food estate di seluruh wilayah Indonesia dilanjutkan.

Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, menggugat PT Holcim karena berkontribusi besar terhadap dampak krisis iklim.

Holcim dinilai menghasilkan bahan paling destruktif di bumi yakni memproduksi lebih dari 7 miliar ton semen.

Negara kepulauan seperti Indonesia dan negara-negara kecil di Pasifik sangat terancam eksistensinya oleh kenaikan air laut, menurut WALHI.

Nihilnya pembahasan krisis iklim dan kerusakan lingkungan menunjukkan pemerintah menutup mata dari dampak eksploitasi sumber daya alam.

WALHI menilai Uu perlu segera instruksikan ke jajaran untuk melakukan investigasi. Jika terbukti, maka pelanggar harus ditindak tegas hingga ke pemodal.

Krisis air bersih dikeluhkan warga Marunda Kepu, Jakarta Utara. Air mati sudah sebulan masih terjadi di Ibu Kota.

Usai Khofifah, Ganjar & Ridwan Kamil, pekan ini Gabungan LSM Lingkungan akan mensomasi Anies terkait pengelolaan sampah hingga buruknya tata kelola sungai.

Potensi gangguan kesehatan mengintai warga, terutama bagi perempuan, anak & kelompok rentan akibat krisis air bersih di Marunda Kepu sebulan terakhir.

Kapal pengangkut batu bara kandas di perairan Masalembu. Muatannya tumpah ke laut hingga menyebabkan pencemaran.

Walhi menilai persoalan yang muncul bukanlah terkait Fatia dan Haris Azhar yang menjadi tersangka, tapi hasil riset yang saat ini sedang dikriminalisasikan.

Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

WALHI NTT mendesak agar perusahaan-perusahaan ini tidak saja dievaluasi tetapi izinnya harus dicabut sebab dinilai berdampak buruk bagi keberadaan TNK.

Pada 2009 luasan tutupan hutan di Luwu Timur masih seluas 428 ribu hektare, namun pada 2020 hingga kini hanya seluas 387 ribu hektare.

Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.

Nadia Hadad menilai pembangunan yang berkelanjutan dan zero deforestasi dapat berjalan beriringan tanpa harus dikorbankan.

Perwakilan dari Tim Advokasi UU Minerba sebut memang disengaja mengajukan uji materi UU Minerba saat Jokowi ultah.