Indeks Walhi

WALHI NTT mendesak agar perusahaan-perusahaan ini tidak saja dievaluasi tetapi izinnya harus dicabut sebab dinilai berdampak buruk bagi keberadaan TNK.

Pada 2009 luasan tutupan hutan di Luwu Timur masih seluas 428 ribu hektare, namun pada 2020 hingga kini hanya seluas 387 ribu hektare.

Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.

Nadia Hadad menilai pembangunan yang berkelanjutan dan zero deforestasi dapat berjalan beriringan tanpa harus dikorbankan.

Perwakilan dari Tim Advokasi UU Minerba sebut memang disengaja mengajukan uji materi UU Minerba saat Jokowi ultah.

Jokowi menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusif dan pertahanan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan pandemi.

Lebih dari 100 titik panas terdeteksi di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin selama Mei 2021.

Mengeluarkan limbah batu bara, sawit, peleburan besi hingga nikel dari daftar bahan beracun dan berbahaya (B3) ancam keselamatan masyarakat.

Lima ribu hektare lahan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tersebut mulai rusak akibat aktivitas tambang emas ilegal dalam lima tahun terakhir.

Walhi mendesak agar pemerintah segera melakukan tindakan serius dampak perubahan iklim yang membuat Pulau Pari banjir rob.

WALHI menolak undangan rapat Komisi IV DPR untuk membahas penggunaan & pelepasan kawasan hutan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.

Tepat hari ini, 15 Oktober, memperingati hari cuci tangan sedunia dan hak asasi binatang. Selain itu, ada sejarah Walhi dan Komnas Perempuan. 

Pihak WALHI baru menyadari saat akan membuka acara siaran 40 jam dalam rangka hari jadi ke-40 pada pukul 12.00, Rabu (14/10/2020).

Walhi menilai UU Cipta Kerja telah melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan lingkungan hidup.

Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.

Walhi menyebut RUU Cilaka membebaskan pengusaha dari tanggung jawabnya merusak lingkungan.

Walhi mengingatkan DPR jangan sampai pembahasan Omnibus Law seperti pembahasan RUU KPK yang dilakukan diam-diam dan tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Yang bersyukur dari dikabulkannya kasasi konsesi tambang di Gunung Meratus tak hanya aktivis, tapi juga pemerintah daerah setempat.