Indeks Walhi
Koalisi Masyarakat Sipil: IKN Baru Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai inkonstitusional lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Dua Perusahaan di TN Komodo Akan Dievaluasi, WALHI Desak Cabut Izin
WALHI NTT mendesak agar perusahaan-perusahaan ini tidak saja dievaluasi tetapi izinnya harus dicabut sebab dinilai berdampak buruk bagi keberadaan TNK.
41 Ribu Hektare Hutan di Luwu Timur Tergerus Tambang Nikel
Pada 2009 luasan tutupan hutan di Luwu Timur masih seluas 428 ribu hektare, namun pada 2020 hingga kini hanya seluas 387 ribu hektare.
Di Balik Audit LSM: Ancaman terhadap Demokrasi dan Lingkungan Hidup
Koalisi masyarakat sipil menyarankan pemerintah mengaudit aktivitas pertambangan, perkebunan, hutan tanaman industri, hingga food estate.
Menyoal Logika Siti Nurbaya soal Deforestasi Atas Nama Pembangunan
Nadia Hadad menilai pembangunan yang berkelanjutan dan zero deforestasi dapat berjalan beriringan tanpa harus dikorbankan.
Jokowi Ultah ke-60, Jatam & Walhi Beri Kado Uji Materi UU Minerba
Perwakilan dari Tim Advokasi UU Minerba sebut memang disengaja mengajukan uji materi UU Minerba saat Jokowi ultah.
Jokowi Klaim UU Ciptaker Wujud Komitmen Jaga Lingkungan
Jokowi menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, inklusif dan pertahanan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan pandemi.
Walhi Deteksi Ratusan Titik Panas Potensi Karhutla di Sumsel
Lebih dari 100 titik panas terdeteksi di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin selama Mei 2021.
Walhi Desak Jokowi Cabut Limbah Batu Bara & Sawit Dari Daftar NonB3
Mengeluarkan limbah batu bara, sawit, peleburan besi hingga nikel dari daftar bahan beracun dan berbahaya (B3) ancam keselamatan masyarakat.
Walhi: 5 Ribu Ha Hutan Lindung Nagan Raya Dirusak Tambang Ilegal
Lima ribu hektare lahan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tersebut mulai rusak akibat aktivitas tambang emas ilegal dalam lima tahun terakhir.
Banjir Rob di Pulau Pari, Pemerintah Didesak Atasi Perubahan Iklim
Walhi mendesak agar pemerintah segera melakukan tindakan serius dampak perubahan iklim yang membuat Pulau Pari banjir rob.
WALHI Tolak Hadiri Rapat DPR Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
WALHI menolak undangan rapat Komisi IV DPR untuk membahas penggunaan & pelepasan kawasan hutan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.
Kejadian 15 Oktober: Sejarah Walhi sampai Hari Cuci Tangan Sedunia
Tepat hari ini, 15 Oktober, memperingati hari cuci tangan sedunia dan hak asasi binatang. Selain itu, ada sejarah Walhi dan Komnas Perempuan.
Situs WALHI Diretas, Tampilan dan Nomor Rekening Donasi Berubah
Pihak WALHI baru menyadari saat akan membuka acara siaran 40 jam dalam rangka hari jadi ke-40 pada pukul 12.00, Rabu (14/10/2020).
UU Ciptaker Longgarkan Sanksi Pidana Pelanggar Lingkungan Hidup
Walhi menilai UU Cipta Kerja telah melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan lingkungan hidup.
Ketua Baleg Kecewa WALHI Tolak Undangan Bahas Omnibus Law
Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Walhi Tolak Hadiri Undangan Rapat RUU Cipta Kerja dengan DPR
Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.
Pasal Penjerat Pengusaha Pembakar Hutan Dihapus di RUU Cilaka
Walhi menyebut RUU Cilaka membebaskan pengusaha dari tanggung jawabnya merusak lingkungan.
Walhi Minta DPR Bahas Omnibus Law Jangan Seperti RUU KPK
Walhi mengingatkan DPR jangan sampai pembahasan Omnibus Law seperti pembahasan RUU KPK yang dilakukan diam-diam dan tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang.
Demo di Balai Kota DKI, WALHI Minta Monas Kembali Jadi RTH
Sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.