tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mempercepat penerbitan izin pabrik di Indonesia. Bahkan Jokowi sampai meminta penerbitan itu dilakukan sambil menutup mata lantaran mengeluh sulitnya mendapatkan izin penggunaan lahan hutan.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan, pernyataan Jokowi itu sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, ucapan itu mengindikasikan pemikiran pemerintah untuk mengabaikan risiko lingkungan dan sosial-masyarakat terutama pada periode kedua kepemimpinan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kepala Departemen Avokasi Walhi Zenzi Suhadi menyatakan pernyataan itu perlu diwaspadai. Sebab dari data yang ia peroleh terakhir saja, sekitar 42 persen izin kehutanan diterbitkan dengan memanfaatkan periode transisi pemerintahan.
“Kami mengkhawatirkan narasi Jokowi yang minta tutup mata saat menerbitkan izin. Pemerintah harus hati-hati. Di mana-mana pasti ada rakyat dan risiko terhadap lingkungan,” ucap Zenzi saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (11/7/2019).
“Jeda habis pilpres sampai penetapan kabinet baru itu mengkhawatirkan. Di pemerintahan sebelumnya, penerbitan izin itu marak terjadi,” tambahnya.
Zenzi pun menilai, Jokowi sebaiknya berbenah menyambut periode kedua pemerintahannya. Ia mengatakan, Jokowi dapat berubah dan mengambil perbedaan dari masa kepemimpinan presiden sebelumnya termasuk periode yang telah ia lalui.
“Kami mau lihat apakah Jokowi berbeda lebih baik dari presiden sebelumnya atau sama dalam praktiknya menghancurkan lingkungan dan sumber daya alam,” ucap Zenzi.
Sebelumnya Jokowi menyampaikan kekesalannya agar izin dapat diberikan secepatnya. Sebab saat ini investasi dan ekspor kerap terhambat karena masalah perizinan. Kata “tutup mata” pun menjadi ukuran seberapa cepat Jokowi ingin agar perizinan diterbitkan.
“Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu,” ucap Jokowi pada 8 Juli 2019 seperti dikutip dalam setkab.go.id.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
