tirto.id - Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial, Wahyu Perdana menilai, program wisata Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya mengkhawatirkan.
Wahyu menilai, ada kemungkinan bila pada periode kedua nanti kebijakan yang dikeluarkan malah meningkatkan pencemaran dan sampah.
Salah satu kasus yang menjadi sosotannya, Bali dan kawasan wisata lainnya yang juga sedang dikejar pemerintah. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Wahyu mencontohkan pola ini justru bisa saja diikuti oleh 10 kawasan pariwisata baru yang mau dibuat menyerupai Bali. Belum lagi 4 kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
“Salah satu program aksi di visi-misi Jokowi memiliki kecenderungan membiarkan privatisasi melaju mulus di Indonesia, yang tentunya diikuti dengan menurunnya daya tampung akibat peningkatan pencemaran dan sampah,” ucap Wahyu saat dihubungi reporter Tirto pada Kamis (11/7/2019).
Wahyu menjelaskan, kekhawatiran itu bisa saja terjadi karena dalam kebijakannya pemerintah diyakini akan mengedepankan investasi, tetapi mengabaikan masyarakat yang sekiranya dapat menjadi korban konflik maupun pencemaran.
Masalahnya, kata Wahyu, saat ini kebijakan pemerintah tampaknya berorientasi pada perolehan devisa. Pariwisata pun saat ini sudah berada di posisi kedua setelah minyak sawit atau crude palm oil (CPO).
“Sepanjang Januari-Juli 2018, Kemenpar mengklaim total pundi-pundi devisa diraih mencapai 9 miliar dolar AS. Terkait dengan ambisi ini, wilayah pesisir dan pulau kecil adalah lokasi yang paling terancam,” jelas Wahyu.
Selain Pariwisata, Wahyu juga mengkhawatirkan ke depannya pengabaian aspek keberlanjutan lingkungan juga masih terjadi pada sektor lain. Seperti energi berupa batu bara dan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit.
“Ada kecenderungan RKP 2019 memiliki corak eksploitatif. Melegalkan kejahatan hutan,” tukas Wahyu.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dhita Koesno
