Indeks Wajib Lapor Lhkpn

Mahfud MD berdalih menteri yang belum lapor LHKPN adalah mereka yang berlatar belakang non-aparatur sipil negara (ASN).

KPK mengimbau menteri baru Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf untuk segera menyampaikan LHKPN  dan menolak gratifikasi usai dilantik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau bagi calon legislatif (caleg) yang belum menyerahkan LHKPN tujuh hari sebelum pelantikan maka terancam tak dilantik.

Tingkat kepatuhan pejabat di Papua dan Papua Barat untuk melaporkan LHKPN tercatat rendah, yakni 0 persen.

Dari sembilan kandidat Capim KPK dari Polri, dua orang melaporkan LHKPN melebihi periode 2019.

KPK menegaskan, para caleg terpilih di Pemilu 2019 yang tidak melaporkan LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan keputusan KPU, maka tidak akan dilantik.

KPK menegaskan para Caleg yang terpilih di Pemilu 2019 untuk segera melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya membawa sejumlah pejabat di Kota Bogor mulai dari dinas kota hingga camat ke Gedung Merah Putih KPK, hari ini.

ICW memberi catatan atas kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta
kekayaannya pada KPK.

KPK merilis data kepatuhan menyampaikan LHKPN pada Senin (8/4/2019) lalu. Hasilnya, anggota legislatif dari fraksi Partai Gerindra paling tidak patuh laporkan harta kekayaan.

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN.

Tingkat kepatuhan DPR hanya 49,1 persen atau sekitar 273 dari total 556 anggota yang sudah melaporkan LHKPN

Sekwan DPRD DKI Jakarta, Yuliardi, menjelaskan, persoalan banyaknya anggota DRPD DKI yang belum melakukan LHKPN, karena membutuhkan penjelasan rinci soal pengisian.

KPK menyebut kepatuhan legislator menyerahkan LHKPN masih rendah.

Empat hari menjelang batas waktu penyerahan LHKPN ke KPK baru separuh penyelenggara negara yang melapor.

Jelang penutupan pengisian LHKPN 31 Maret 2019 mendatang, KPK menurunkan tim untuk mendampingi anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Jumlah penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN pada sepekan sebelum penutupan tak sampai 50 persen. Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN paling rendah. 

Romi hanya sekali menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Itu ia lakukan pada 9 tahun lalu, tepatnya 19 Maret 2010.

Dengan integrasi LHKPN dan SPT, Ditjen Pajak bisa mengerek pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.