Indeks Wajib Lapor Lhkpn

KPK menegaskan, para caleg terpilih di Pemilu 2019 yang tidak melaporkan LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan keputusan KPU, maka tidak akan dilantik.

KPK menegaskan para Caleg yang terpilih di Pemilu 2019 untuk segera melaporkan LHKPN ke lembaga antirasuah tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya membawa sejumlah pejabat di Kota Bogor mulai dari dinas kota hingga camat ke Gedung Merah Putih KPK, hari ini.

ICW memberi catatan atas kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta
kekayaannya pada KPK.

KPK merilis data kepatuhan menyampaikan LHKPN pada Senin (8/4/2019) lalu. Hasilnya, anggota legislatif dari fraksi Partai Gerindra paling tidak patuh laporkan harta kekayaan.

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN.

Tingkat kepatuhan DPR hanya 49,1 persen atau sekitar 273 dari total 556 anggota yang sudah melaporkan LHKPN

Sekwan DPRD DKI Jakarta, Yuliardi, menjelaskan, persoalan banyaknya anggota DRPD DKI yang belum melakukan LHKPN, karena membutuhkan penjelasan rinci soal pengisian.

KPK menyebut kepatuhan legislator menyerahkan LHKPN masih rendah.

Empat hari menjelang batas waktu penyerahan LHKPN ke KPK baru separuh penyelenggara negara yang melapor.

Jelang penutupan pengisian LHKPN 31 Maret 2019 mendatang, KPK menurunkan tim untuk mendampingi anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Jumlah penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN pada sepekan sebelum penutupan tak sampai 50 persen. Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN paling rendah. 

Romi hanya sekali menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Itu ia lakukan pada 9 tahun lalu, tepatnya 19 Maret 2010.

Dengan integrasi LHKPN dan SPT, Ditjen Pajak bisa mengerek pendapatan dari potensi pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

KPK akan melakukan pemeriksaan LHKPN para penyelenggara negara di Provinsi Jambi mulai dari 4-6 Maret 2019.

Menurut Alex, pembicaraan soal pengintegrasian LHKPN dengan SPT sudah dibahas dengan Dirjen Pajak.

Fadli Zon usul pelaporan harta kekayaan sebaiknya dihapus. Padahal sejarahnya itu dibuat untuk memberantas korupsi.

Pimpinan KPK menyindir tingkat kepatuhan anggota DPR RI yang rendah dalam melaporkan LHKPN. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengaku kesulitan melakukan pengisian LHKPN, sehingga hari ini menyambangi KPK untuk melakukan pelaporan LHKPN.