Indeks Wajib Lapor Lhkpn

KPK akan melakukan pemeriksaan LHKPN para penyelenggara negara di Provinsi Jambi mulai dari 4-6 Maret 2019.

Menurut Alex, pembicaraan soal pengintegrasian LHKPN dengan SPT sudah dibahas dengan Dirjen Pajak.

Fadli Zon usul pelaporan harta kekayaan sebaiknya dihapus. Padahal sejarahnya itu dibuat untuk memberantas korupsi.

Pimpinan KPK menyindir tingkat kepatuhan anggota DPR RI yang rendah dalam melaporkan LHKPN. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengaku kesulitan melakukan pengisian LHKPN, sehingga hari ini menyambangi KPK untuk melakukan pelaporan LHKPN.

"Waktu itu ada laporan online, seingat saya si sudah tapi belum ngecek lagi," kata Suhaimi.

Pejabat Kemenhan sudah pernah mengisi laporan harta kekayaan kepada KPK. Tapi sebagian personel terkena rotasi.

Bamsoet memaklumi lambannya para koleganya itu, karena jadwal mereka yang terbilang padat.

KPK menyebutkan alasan anggota DPRD DKI tidak membuat laporan kekayaan LHKPN karena sulit mengisi berkas adalah alasan klasik.

Mesti sudah layanan pelaporan LHKPN secara eelektronik, tapi tingkat kepatuhan anggota DPR RI lebih rendah dair tahun sebelumnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku kesulitan mengisi dan belum paham tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

"Yang baru melaporkan baru satu orang [MPR]. Yang sudah melaporkan Pak E.E. Mangindaan," kata Kunto.

KPK mencatat DPRD DKI adalah satu dari empat institusi yang paling tidak patuh dalam menyetor LHKPN pada 2018. Fraksi PDIP DPRD DKI berdalih hal itu terjadi sebab banyak anggota dewan sibuk.

Mestinya ada 80 pejabat berstatus wajib lapor kekayaannya di Kementerian Pertahanan, tapi hanya 8 orang atau 10 persen.

KPK mencatat anggota DPRD DKI tidak pernah melaporkan kekayaan ke KPK alias 0 persen selama tahun 2018.

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun dari 78 persen menjadi 64,05 persen. Legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.