Indeks Wajib Lapor Lhkpn

Budi menegaskan bahwa semua proses pelaporan LHKPN dilakukan secara elektronik dan tidak pernah dicetak ke kertas.

Masih ada 100 orang dari total 736 anggota DPR RI dan DPD RI yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK.

KPK mencatat total pelaporan baru mencapai 96 persen dari total 416.723 orang yang menjadi wajib lapor LHKPN dengan tenggat waktu 11 April 2025.

KPK menilai jabatan Penasihat, Utusan Khusus, dan Staf Khusus memenuhi kriteria sebagai pejabat negara.

KPK mengimbau kepada para caleg terpilih untuk segera melaporkan LHKPN.

Ali sebut, di awal sudah disampaikan 195 wajib lapor LHKPN juga belum tahu siapa-siapa orangnya, di mana alamatnya.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga untuk menyampaikan LHKP secara jujur.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengimbau kepada seluruh pejabat di Kemenkeu untuk menyampaikan LHKPN secara utuh.

KPK mengakui adanya keterbatasan dalam LHKPN, salah satunya tidak ada sanksi atau pidana bagi pejabat yang tidak melapor.

KPK menerima 368.649 laporan atau 95,93 persen dari total penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya.

KPK mencatat hanya 18,46 persen dari 1.094 BUMD yang patuh menyampaikan LHKPN.

Kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN 2020 hanya 55%. Hal ini dinilai sebagai bukti komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi lemah.

Tingkat kepatuhan anggota DPR RI melaporkan LHKPN anjlok menjadi 55 persen per Juni 2021.

KPK mencatat 21.939 penyelenggara negara belum lapor harta kekayaan sesuai perintah undang-undang.

KPK menyebutkan ada dua pejabat eksekutif era Jokowi masih ada yang belum menyerahkan LHKPN hingga tenggat 30 April yakni satu di Kabinet Indonesia Maju dan satu di Wantimpres.

Dari total 358.900 wajib lapor harta kekayaan, 183.466 orang telah melapor dan sisanya 175.434 belum melapor.

Selain pelaporan periodik, KPK juga mengimbau kepada penyelenggara negara yang baru dilantik agar segera menyampaikan laporannya. 

Melalui LHKPN, Wishnutama ikut menggalakkan pencegahan korupsi seperti tertuang dalam program Presiden Jokowi.

KPK waajibkan staf khusus keperesidenan laporkan LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 untuk melaporkan LHKPN.