Indeks Uu Pilkada

DPR akan Ikuti Putusan MK bila Revisi UU Pilkada Belum Disahkan
Dasco klaim DPR akan mengikuti putusan MK apabila revisi UU Pilkada belum disahkan hingga 27 Agustus 2024.

Said Didu di Depan Gedung MK: Saatnya Turunkan Raja Jawa
Said Didu menyerukan sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.

DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan UU Pilkada
DPR RI memutuskan untuk menunda rapat paripurna beragendakan pengesahan UU Pilkada.

Gusdurian Desak DPR Setop Revisi UU Pilkada & Taati Putusan MK
Alissa minta seluruh penggerak Gusdurian yang ada di lebih dari 100 kota untuk melakukan konsolidasi menjaga tegaknya konstitusi.

Curhat Jokowi: MK Buat Putusan, yang Ramai Tetap Si Tukang Kayu
Jokowi mengaku tidak masalah publik menyalahkan si tukang kayu terkait polemik putusan MK tentang UU Pilkada.

DPR Anulir Putusan MK, Peringatan Garuda Biru Menggema di Medsos
Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Mayoritas Fraksi di DPR RI Menyetujui Revisi UU Pilkada
Fraksi di DPR RI, kecuali PDIP, mendukung revisi UU Pilkada tentang syarat ambang batas pencalonan serta syarat batas umur kandidat.

Baleg DPR Dinilai Berupaya Langgengkan Dinasti Politik
CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.

Mendagri Minta DPR Revisi UU Pilkada Disesuaikan Kondisi Aktual
Pemerintah pusat sepakat agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.

KPU Ingin Tidak Ada Diskualifikasi Bagi Calon Pilkada Tanpa LADK
KPU berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi kandidat yang tidak melaporkan dana kampanye karena tidak diatur dalam UU Pilkada.

PKB Dorong Revisi Paket UU Politik agar Pisahkan Pilpres & Pileg
PKB juga ingin ada peningkatan pendanaan partai politik melalui revisi UU Partai Politik.

Bawaslu Koordinasi dengan Plt Ketua KPU usai Pemecatan Hasyim
Puadi menyampaikan Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap kerawanan pilkada pasca pemecatan Hasyim.

KPU soal Putusan MA: Syarat Usia 30 Tahun saat Penetapan Calon
Ketua KPU mengatakan syarat usia 30 tahun adalah ketika penetapan pasangan calon, yakni 22 September 2024.

Jangan Jadikan Pilkada 2024 Arena Aji Mumpung Para Politikus
Titi Anggraini sebut caleg yang baru terpilih tapi maju pilkada hanya mempermainkan mandat rakyat.

MK Tolak Uji Materi UU Pilkada: Jadwal Tetap November 2024
MK menolak uji materi UU Pilkada yang diajukan dua mahasiswa UI. Jadwal pilkada tetap November 2024.

PDIP Setuju Pilkada Dipercepat Jadi September 2024
Poin revisi UU Pilkada yang diubah hanya satu yaitu pengajuan jadwal pilkada dari November ke September 2023

Mardani Sebut PKS Tolak Revisi Undang-undang Pilkada
PKS menolak revisi undang-undang Pilkada karena akan melakukan pengubahan materi mengenai jadwal Pilkada dan jadwal pelantikan

Untung Rugi Pilkada Serentak 2024 Dimajukan menjadi September
Pelaksanaan pilkada serentak 2024 kemungkinan akan dipercepat dari November menjadi September 2024. Saat ini tinggal menunggu revisi aturannya.

Respons KPU soal Penghapusan Jabatan Gubernur Usulan Cak Imin
Soal usulan Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus, KPU RI akan tetap melakukan pilkada serentak sesuai aturan.

5 Penjabat Bupati di Papua Dilantik Usai Melalui Penilaian Presiden
Proses pelantikan 5 penjabat bupati di Provinsi Papua berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (27/5/2022).
Masuk tirto.id








