Indeks Uu Pilkada

Ketua Komisi II DPR RI mengatakan terlalu mepet dilakukan pembahasan revisi UU Pilkada sebab dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke pasal lainnya.

Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Sudah lebih dari 100 hari posisi wakil gubernur DKI Jakarta kosong. Elite politik DKI Jakarta dinilai terlalu lama berkonflik dan lambat mencari titik temu.

Jika kotak kosong yang menang, pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah.

"Jamin hak pemilih, pastikan betul kelancaran dan keamanannya," kata M Iriawan

Komisi II DPR RI menilai revisi UU Pilkada tidak mungkin dilakukan di tengah tahapan pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada tahun ini.

Prasetyo meminta agar penindakan tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu seperti yang tertera di KUHP.

Perwira aktif yang dicalonkan parpol pada Pilkada 2018 berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dan memakai sumber daya otoritasnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap poin syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Mantan narapidana yang divonis kurang dari lima tahun bisa menjadi kepala daerah.

Setelah adanya putusan MK, hasil konsultasi KPU dengan DPR maupun pemerintah dalam menyusun peraturan dan pedoman teknis tidak berlaku mengikat. Ada harapan independensi KPU semakin kuat.

Tak semua pilkada penuh pertarungan sengit seperti di DKI Jakarta atau Banten. Sembilan pasangan calon petahana dalam pilkada serentak 2017 akan melawan kolom kosong.

Bawaslu mencatat ada 311 kasus praktik politik uang saat masa tenang pada pilkada 2015. Namun, tak ada sanksi tegas kepada para pelanggar aturan. Revisi UU Pilkada telah tegas mengatur soal sanksi larangan politik uang. Akankah pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang pada Pilkada 2017 mendatang benar-benar didiskualifikasi?

Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada.

Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Mahkamah Konstitusi untuk mendefinisikan poin wajib cuti di UU Pilkada secara lebih jelas.

Sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, (22/08/2016) pukul 11.00 WIB di Jakarta. Gugatan terhadap peraturan tersebut sebelumnya diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan Ahok mengajukan uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur cuti bagi petahana yang maju pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan bahwa Revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disetujui DPR RI dapat mengganggu kemandirian KPU.

DPR persilahkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang tidak puas terhadap disahkannya UU Pilkada. Meskipun demikian, DPR tidak akan bertanggung jawab apabila pelaksanaan Pilkada 2017 tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.