Indeks Uu Pilkada

Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.

Hasil pengungkapan Bawaslu dinilai bisa menjadi rujukan bagi KPU memeriksa ulang syarat pencalonan Dharma-Kun.

Prabowo menekankan Jokowi tidak pernah cawe-cawe agar memenangkan orang tertentu dalam Pilkada 2024.

Seluruh tersangka tidak dilakukan penahanan. Namun, dikenakan wajib lapor dan keluarga wajib melakukan pengawasan.

Operasi pertama telah selesai dilaksanakan dan berjalan lancar. Namun, Andi memerlukan operasi lanjutan.

Komunitas Indonesia di Belanda mendukung keputusan MK tentang penurunan ambang batas pencalonan demi menciptakan demokrasi yang sehat.

Masduki dalam orasinya mengatakan tak ada pilihan lagi bagi masyarakat kecuali mundur dari praktik politik dinasti.

Demo kawal putusan MK di Solo pada Kamis (22/8/24) siang itu digelar di dua titik, yakni Bundaran Gladak dan depan Gedung Balaikota Surakarta.

LBH Semarang mencatat terdapat 26 orang yang menjadi korban, tetapi yang dibawa ke rumah sakit hanya 16 mahasiswa.

Massa aksi ini terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, akademisi, publik figur, organisasi masyarakat hingga masyarakat sipil.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

Polisi menembaki massa dengan gas air mata, diikuti dengan menyemprotkan air dengan water cannon. Massa pun berlarian.

Dasco klaim DPR akan mengikuti putusan MK apabila revisi UU Pilkada belum disahkan hingga 27 Agustus 2024.

Said Didu menyerukan sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.

DPR RI memutuskan untuk menunda rapat paripurna beragendakan pengesahan UU Pilkada.

Alissa minta seluruh penggerak Gusdurian yang ada di lebih dari 100 kota untuk melakukan konsolidasi menjaga tegaknya konstitusi.

Jokowi mengaku tidak masalah publik menyalahkan si tukang kayu terkait polemik putusan MK tentang UU Pilkada.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Fraksi di DPR RI, kecuali PDIP, mendukung revisi UU Pilkada tentang syarat ambang batas pencalonan serta syarat batas umur kandidat.

CALS melihat, upaya merevisi UU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR sebagai upaya melegalkan politik dinasti Presiden Jokowi dan KIM Plus.