tirto.id - Komunitas Indonesia di Belanda Peduli Demokrasi mendesak agar elite politik Indonesia tetap menjunjung tinggi etika politik dan tetap menjalankan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
"Menyerukan kepada jajaran elite untuk menjunjung tinggi etika politik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang adil sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada amanat rakyat," bunyi keterangan komunitas yang diterima reporter Tirto, Jumat (23/8/2024).
Pernyataan ini merespons situasi Indonesia yang menjadi sorotan, yakni upaya DPR merevisi Undang-Undang Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tentang syarat ambang batas pengusungan kandidat pilkada serta syarat minimum umur kandidat.
Mereka meyakini, elite politik Indonesia saat ini melakukan aksi politik yang dianggap memporak-porandakan landasan filosofis, etis bernegara, dan membuyarkan cita-cita demokrasi substantial. Komunitas yang terdiri atas elemen mahasiswa, aktivis dan diaspora Indonesia menilai penguasa saat ini telah mematahkan tonggak demokrasi yang dibangun dalam 26 tahun terakhir.
“Penguasa yang tidak lagi memiliki rasa malu. Elite politik hanya membutuhkan 26 tahun untuk mematahkan tonggak-tonggak reformasi dan menghabisi demokrasi dengan brutal,” ujar komunitas dalam keterangan tersebut.
Pernyataan komunitas yang didukung 186 WNI di Belanda ini menilai, upaya pemerintah saat ini menodai semangat perayaan kemerdekaan. Kelompok ini berkeyakinan, darurat demokrasi Indonesia semakin nyata dalam perguliran politik dalam beberapa hari terakhir. Mereka pun menyatakan dukungan atas upaya melawan gerakan anti demokrasi yang dilakukan elite.
“Meskipun kami secara fisik jauh dari Indonesia, tapi kami secara moril mendukung aksi perlawanan yang terjadi di tanah air,” terangnya dalam rilis.
Oleh karena itu, mereka menyatakan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan ambang batas minimum (treshold) kursi parlemen sebagai syarat untuk pengusungan calon eksekutif pada semua level, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional agar tercipta demokrasi yang sehat dengan prinsip kekuatan penyeimbang yang kuat.
Selain meminta elite menjunjung etika, komunitas ikut mendesak elite politik untuk menghentikan semua manuver membegal hukum dan konstitusi untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan oligarki dan praktik-praktik dinasti yang merusak sendi-sendi kebangsaan.
Keempat, mereka mendukung penguatan gerakan masyarakat sipil untuk menjaga demokrasi dan semangat reformasi serta menyerukan semangat persatuan bangsa di tengah-tengah upaya adu domba yang dijalankan rezim penguasa.
Terakhir, komunitas ini juga mengimbau masyarakat Indonesia secara luas untuk tetap mendukung secara moral dan material perlawanan kelompok-kelompok masyarakat sipil terhadap praktik-praktik perekayasaan hukum untuk kepentingan penguasa.
"Menghimbau masyarakat Indonesia secara luas untuk tetap mendukung secara moral dan material perlawanan kelompok-kelompok masyarakat sipil terhadap praktik-praktik perekayasaan hukum untuk kepentingan penguasa," tutup bunyi keterangan dari komunitas tersebut.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
