Indeks Uu Pilkada

Pelantikan penjabat kepala daerah akan dilakukan bertepatan saat gubernur, bupati dan wali kota selesai masa jabatannya.

Mengacu pada Pemilu 2019, pemerintah menilai pemilu sudah berjalan sukses sehingga UU Pemilu tak perlu direvisi.

Ketentuan proses Pilkada 2020 bagi disabilitas netra, rungu, daksa

Apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak terdaftar dalam daftar pemilih pilkada?

Masalah konser musik untuk kampanye belum selesai, 3 Komisioner KPU positif COVID-19. Pemerintah; DPR; KPU bersikeras: Pilkada 2020 harus jalan.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Pilkada resmi ditunda hingga Desember 2020. Jika COVID-19 belum tuntas, pemerintah bisa menunda kembali pelaksanaan pilkada sesuai Perppu No. 2 tahun 2020 yang diteken Jokowi.

Agak sulit menjerat Bupati Klaten Sri Mulyani karena saat ini ia belum menjadi calon tetap dan belum masuk masa kampanye.

MK mengubah isi Pasal 7 ayat 2 huruf g sehingga calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya eks koruptor boleh maju pilkada setelah 5 tahun keluar bui.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Jokowi menekankan evaluasi pilkada lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan.

KPU usul revisi UU Pilkada mengakomodasi larangan bagi eks napi korupsi untuk maju. Tapi DPR bilang tak ada lagi waktu untuk itu.

Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada. 

Ketua Komisi II DPR RI mengatakan terlalu mepet dilakukan pembahasan revisi UU Pilkada sebab dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke pasal lainnya.

Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Sudah lebih dari 100 hari posisi wakil gubernur DKI Jakarta kosong. Elite politik DKI Jakarta dinilai terlalu lama berkonflik dan lambat mencari titik temu.

Jika kotak kosong yang menang, pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah.

"Jamin hak pemilih, pastikan betul kelancaran dan keamanannya," kata M Iriawan