Indeks Uu Ite

Bila internet dipandang sebagai ancaman negara, ElSAM menduga omnibus law digital hanya akan berisi pembatasan pemerintah terhadap ruang digital warga.

UU ITE tidak bisa lagi sekadar direvisi secara terbatas, tetapi harus dibongkar dan disusun ulang.

Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 UU ITE akan direvisi terbatas untuk menghilangkan multitafsir.

Pemerintah hendak menambah satu pasal baru dalam UU ITE. Kelompok sipil menilainya itu sama saja memperpanjang masalah.

Polisi upayakan kasus HM alias Ucok yang menghina Palestina diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Seorang OB dipenjara karena hina Palestina menggunakan UU ITE. Aparat dianggap keliru dan tak membaca detail latar belakang pelaku.

Polisi menangkap HM, penghina Palestina via akun Tiktok dan Facebook yang viral. Ia dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE.

Kalimat yang diunggah oleh MK mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan pihak pro Cina Komunis.

Video provokatif yang didasari oleh kebencian terhadap pemerintah itu viral di media massa.

Koalisi masyarakat sipil mendesak revisi UU ITE karena selama ini pasal di dalamnya dipakai untuk pemidanaan warga yang tidak seharusnya.

LBH Pers menilai Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan UU KIP serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Polisi Virtual temukan 329 konten ujaran kebencian berdasarkan SARA yang berpotensi langgar Pasal 28 ayat (2) UU ITE periode Februari-April.

Polri pakai Cellebrite, perangkat intelijen Israel untuk periksa telepon genggam milik Jumhur Hidayat, pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Seorang jurnalis harus berhadapan dengan hukum setelah memberitakan soal dugaan korupsi anak kepala daerah.

Stella Monica menjadi tersangka pencemaran nama baik. Ia dilaporkan klinik kecantikan. Kasusnya mirip seperti Prita Mulyasari.

Polisi virtual Direktorat Tindak Pidana Siber Polri memperingatkan 189 akun berpotensi mengganggu ketertiban dunia maya pada Februari-Maret.

Badge Awards Polri dikhawatirkan membuat warga saling lapor dengan pasal karet UU ITE. Tapi polisi mengatakan tidak bakal asal memproses laporan.

Wamenkumham sebut Pasal 27, 28, dan 29 dalam UU ITE sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas.

Polri merancang badge award untuk warga yang menyuplai informasi ke polisi. 

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebut program Badge Awards Polri masih perencanaan dan belum final.b