Indeks Uu Ite

Polisi virtual Direktorat Tindak Pidana Siber Polri memperingatkan 189 akun berpotensi mengganggu ketertiban dunia maya pada Februari-Maret.

Badge Awards Polri dikhawatirkan membuat warga saling lapor dengan pasal karet UU ITE. Tapi polisi mengatakan tidak bakal asal memproses laporan.

Polri merancang badge award untuk warga yang menyuplai informasi ke polisi. 

Wamenkumham sebut Pasal 27, 28, dan 29 dalam UU ITE sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebut program Badge Awards Polri masih perencanaan dan belum final.b

Ada sejumlah kekeliruan polisi saat mengkritik netizen yang mengomentari Gibran. Salah satunya karena itu sama sekali tak prioritas.

Lencana diberikan bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan tindak pidana di media sosial.

Menurut SAFEnet, UU ITE kerap menjerat netizen di medsos. Sejak 2008-2020 ada puluhan kasus. Berikut daftar pasal yang dimaksud.

Demokrat kubu KLB laporkan Andi ke polisi atas kasus pencemaran nama baik, tapi berkas belum diterima. 

DPR RI menegaskan, revisi UU ITE tak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021 karena masih dikaji pemerintah.

Dalam rapat Baleg DPR RI tersebut, satu-satunya partai yang mendukung revisi UU ITE masuk prioritas ialah Partai Demokrat.

Seorang ibu di Aceh terjerat UU ITE dan dipenjara. Ini, sekali lagi, membuktikan betapa karetnya peraturan itu.

Korban UU ITE menilai peraturan ini keliru sejak awal, sementara pelapor menyebut tanpa ITE warganet akan barbar dalam berkomentar.

Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.

Ketakutan warganet menyuarakan pendapat diprediksi semakin memuncak lewat polisi virtual.

Berikut adalah penjelasan soal Virtual Police, cara kerja, aturan dan penerapan di negara lain.

Per 24 Februari 2021 Bareskrim Polri sudah keluarkan 12 peringatan virtual akun media sosial. Ini sesuai dengan SE Kapolri.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani menilai langkah Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU ITE bukan pilihan ideal.

Polisi mulai menerapkan instruksi Kapolri Listyo Sigit soal penanganan kasus pidana siber, salah satunya pelaporan Novel Baswedan.

DPR menegaskan UU ITE penting untuk direvisi karena telah menimbulkan polemik hukum dan layak untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2021.