Indeks Uu Ite

Dalam surat elektronik yang dikirim Novel untuk Aris dan sejumlah pegawai KPK, Novel mempertanyakan integritas Aris dan menyebut Aris sebagai direktur terburuk sepanjang adanya KPK.

Wakil Ketua KPK berharap laporan Aris Budiman atas Novel Baswedan terkait dugaan pencemaran nama baik tidak sampai ke pengadilan.

Polisi menyatakan telah mengantongi alat bukti untuk meningkatkan status laporan Dirdik KPK Aris Budiman dari penyelidikan ke penyidikan.

Eggi mengaku tidak mengenal Jasriadi, terduga pemimpin kelompok Saracen.

Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan grup Saracen ini lebih dari 800 ribu akun.

LBH Pers dan LBH Jakarta mendesak Polda Metro Jaya menghentikan kasus pidana pencemaran nama baik yang menjerat warganet bernama Ravio Patra. Kasus ini bermula dari laporan seorang motivator dan pengusaha, Wempy Dyocta Koto.

Kapolres menjelaskan berawal dari kekesalannya, MK memposting berita-berita yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Presiden RI, wali kota, dan politisi di Tanjungpinang

Kapolres Singkawang mengatakan pihaknya masih menyelidiki pemilik akun Facebook yang mengirim status bahwa dia ingin menjual Masjid Raya Singkawang.

Komika Muhadkly Acho alias Acho sepakat berdamai soal kasus pencemaran nama baik dengan pengelola Apartemen Green Pramuka, Jakarta.

Suara protes yang diperkarakan seperti dialami Mukhadly Acho bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya ada kasus Khoe Seng Seng.

Acho mengungkapkan permintaan untuk meminta maaf dengan cara menghapus tulisan di blognya adalah syarat yang cukup berat.

Andi menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan ketiga untuk Ahok. Namun karena beberapa hal, Ahok tak jadi hadir dalam persidangan.

Menurut Jokowi, belakangan ini media sosial sering menjadi tempat tumbuh perilaku negatif.

Kasus Acho harus menjadi pelajaran bagi polisi agar lebih selektif merespons laporan masyarakat terkait pelanggaran UU ITE.

Tim pengacara Buni Yani menyatakan keberatan dan menduga jaksa memberikan perlakuan khusus kepada Ahok.

Beberapa nama penghina Presiden Jokowi di media sosial dilaporkan ke polisi. Benarkah pemerintahan Jokowi antikritik?

Baiq Nuril Maknun dalam putusan itu dinyatakan tidak bersalah melanggar dakwaan Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Jaksa, keterangan dari dua saksi itu telah memenuhi pasal dakwaan terhadap Buni Yani.

JPU hadirkan dua saksi di sidang Buni Yani, yakni Nong Darol Mahmada dan Guntur Romli.

Pemerintah bisa langsung menindak akun media sosial ormas yang menyebarkan kebencian dengan menyematkan Perppu Ormas dan UU ITE.