Indeks Ujaran Kebencian

Fadli Zon membantah Gerindra berhubungan dengan kelompok Saracen. Sebaliknya, ia mengaku dirugikan dengan kabar hoax Prabowo berbaju Nazi di media sosial.

Meski belum ikut menyelidiki aliran dana Saracen. Namun, PPATK mengaku sudah mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan grup Saracen yang membuat dan menyebarkan konten-konten ujaran kebencian melalui jejaring media sosial.

Jaringan relawan kebebasan berekspresi SAFEnet mengkhawatirkan penyebaran informasi berupa data pribadi pelaku kejahatan dapat berujung pada persekusi.

Setara Institute menilai, kejahatan yang dilakukan Saracen termasuk dalam kejahatan serius yang harus ditindak tegas karena bisa mengarah pada genosida.

Terkait dengan pencaplokan nama Eggi Sudjana sebagai salah satu pengurus Saracen, Ramzan menilai bahwa kliennya hanyalah korban.

MUI mengatakan perbuatan Saracen itu sebagai tindakan haram, merujuk Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Eggi mengaku tidak mengenal Jasriadi, terduga pemimpin kelompok Saracen.

Kominfo belum memblokir situsweb saracennews.com karena masih dalam proses penyelidikan.

Jasriadi yang memimpin, Faizal memproduksi konten, Sri Rahayu yang menyebarkannya.

Jasriadi disebut tetangganya memiliki usaha penyalur guru les privat untuk anak-anak sekolah. Rumah kontrakan tempat Jasriadi tinggal selama ini terlihat sepi dan tertutup rapat.

Kronologi Saracen.

Jejak digital orang yang tercatat sebagai pemimpin redaksi Saracennews.com.

Polisi menangkap tiga pelaku sindikat penyebar ujaran kebencian di media sosial. Sindikat itu ternyata memiliki situsweb bernama saracennews.com

Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan grup Saracen ini lebih dari 800 ribu akun.

Saracen merujuk pada istilah untuk muslim pada abad pertengahan.

Susatyo mengatakan, berdasarkan temuan proposal penawaran pembuatan konten ujaran kebencian Saracen dimulai dari Rp75 juta sampai dengan Rp100 juta.

Tidak tanggung-tanggung, temuan proposal penawaran pembuatan konten ujaran kebencian dimulai dari Rp75 juta sampai dengan Rp100 juta.

Perusahaan internet ramai-ramai mencoba membendung gerakan white supremacy.

GP Ansor Kota Semarang melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ummu Izzah Mujahidah ke polisi karena unggahan konten yang diduga menghina Ketum PBNU.