tirto.id - Terkait kasus ujaran kebencian Saracen, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindak tegas semua pihak yang terlibat.
"Tadi saya sudah perintahkan Polri harus tegas, kalau ada bukti dan fakta hukum, jangan ragu untuk ditangkap, kalau gak tegas, diremehkan nanti kita," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organisasi Kemasyarakatan Projo di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam.
Presiden Jokowi yang dalam acara itu didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, mengatakan persatuan dan persaudaraan harus dijaga.
"Saracen harus dilawan karena memecah belah, itu sangat berbahaya, gunakan medsos untuk hal positif," tegas Jokowi.
Ia menyebutkan jika masih ada warga negara yang anti Pancasila dan anti NKRI maka mereka harus diluruskan.
"Jangan sampai antarbangsa sendiri berantem gara-gara adu domba di medsos, jangan sampai terpancing. Sampaikan optimisme di medsos," kata Presiden Jokowi.
Ia kembali mengingatkan Indonesia merupakan negara besar dengan 250 juta lebih penduduk.
"Ada 17.000 pulau, 34 provinsi, ribuan suku bangsa dan bahasa. Yang hidup di negara kita bermacam-macam, kita semua adalah saudara," kata Jokowi yang juga merupakan Pembina Projo.
Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Rakernas III Projo digelar untuk konsolidasi dan menyatukan langkah organisasi.
"Projo bukan lagi kerumunan orang tapi merupakan organisasi yang terstruktur dan massif setelah tiga tahun berdiri, Projo adalah rumah besar pendukung militan Jokowi," katanya.
Ia menyebutkan Projo harus memastikan pemerintahan dan kepemimpinan Joko Widodo hingga 2024 untuk pondasi gerak dan langkah bangsa Indonesia ke depan.
"Platform politik Projo adalah platform politik Jokowi di mana seluruh perasaan kita, pikiran, tindakan kita, hanya untuk negeri, untuk rakyat, Projo berpikir bertindak dengan satu komitmen untuk negeri dan rakyat," kata Budi Arie Setiadi.
Baca juga:
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
