Transformasi PLN di Era Suroso: Benahi Bisnis hingga Pasokan

tirto.id - Sektor ketenagalistrikan nasional diguncang perubahan besar secara struktural. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan perombakan total pada model bisnis PT PLN (Persero).

Langkah agresif tersebut ditempuh demi memangkas inefisiensi fiskal dan mengakselerasi megaproyek PLTS 100 GW. PT PLN diminta mempercepat transformasi perusahaan, termasuk membenahi model bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penggunaan energi.

Arahan dari Kepala Negara disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Istana, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Rosan berujar, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun kajian menyeluruh mengenai transformasi perusahaan. Hasil kajian itu disebut akan disampaikan kepada Prabowo untuk ditindaklanjuti.

"Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti," sebutnya.

Menurut dia, perusahaan listrik negara itu diminta dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, sehingga pada akhirnya akan mampu menekan beban subsidi listrik.

Evaluasi tersebut juga akan dilakukan menyusul arahan Presiden agar transformasi PLN dipercepat dan dijalankan secara menyeluruh.

“Sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi dan atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” ucap Rosan.

Ia melanjutkan, sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan asesmen terhadap model bisnis perusahaan listrik pelat merah tersebut sebelum mengajukan usulan kepada Presiden.

Namun, Rosan belum merinci bagian model bisnis yang akan dievaluasi maupun skema transformasi yang akan diterapkan.

“Ya terutama sih lebih di inilah di apa kita akan revisit (meninjau ulang) lagi kita akan lihat-lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” ujarnya.

Suroso Isnandar Emban Segudang PR

Sejalan dengan desakan transformasi itu, Darmawan Prasodjo dicopot dari kursi direktur utama PLN. Lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN, Suroso Isnandar, ditetapkan sebagai direktur utama perusahaan berpelat merah tersebut.

Sebagai direktur utama, Suroso Isnandar memiliki segudang pekerjaan rumah (PR) yang kian menumpuk. Beberapa di antaranya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2026, pemenuhan kewajiban pasokan batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Lalu, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW, serta persoalan teranyar, yakni pemadaman listrik di Batam.

Pemadaman listrik terjadi di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya sejak Senin (12/10/2026) pagi. Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah kawasan permukiman dan fasilitas pelayanan publik.

PT PLN Batam menyatakan tengah mengerahkan tim teknis dan operasional untuk menangani gangguan serta memulihkan pasokan listrik secara bertahap.

Hingga pembaruan informasi pukul 08.49 WIB, sejumlah jaringan distribusi telah berhasil dinormalkan dan kembali menyalurkan listrik ke beberapa wilayah di Batam.

Meski demikian, penyebab utama gangguan masih dalam proses investigasi karena PLN memprioritaskan pemulihan sistem kelistrikan terlebih dahulu.

Menanggapi kejadian tersebut, PLN Batam mengerahkan tim teknis dan operasional untuk mengidentifikasi titik gangguan serta melakukan penanganan secara terpadu.

Perusahaan menjalankan proses pemulihan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan. Pada saat yang sama, investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab utama gangguan yang mengakibatkan pemadaman meluas tersebut.

Dalam pemberitahuan resmi tertanggal 12 Oktober 2026, PLN Batam menyampaikan bahwa proses penanganan dan pemulihan masih berlangsung.

Imbas pemadaman ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku akan memanggil pihak PLN.

Saat itu, ia mengaku belum berkoordinasi dengan PLN terkait pemadaman listrik di Batam. "Belum saya rapat dengan PLN. Nanti, abis ini, saya rapat sama PLN," ucapnya di Jakarta Pusat, Senin.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menyatakan, pihaknya bakal mengecek soal pemadaman listrik di Batam bersama PLN. "Saya coba cek di PLN ya, nanti saya cek [terkait pemadaman listrik di Batam]," tutur Bahlil.

Sengkarut Rantai Pasok Batu Bara dan Temuan Inefisiensi BPK Rp61 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejumlah temuan dalam pemeriksaan pengelolaan kompensasi listrik PLN pada 2025. Total nilai temuan tersebut mencapai Rp923,57 miliar dan Rp1.069,706,67 miliar.

Temuan itu tercantum dalam Lampiran 4.3 IHPS I 2026. BPK juga mencatat 15 rekomendasi dan 4 rekomendasi untuk menindaklanjuti sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut.

BPK menyimpulkan pengelolaan kompensasi listrik PLN telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyebutkan pihaknya menetapkan kebutuhan batu bara PLN pada 2026 sebesar 154 juta metrik ton.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menugaskan badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton.

“Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan usaha pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton,” sebut Tri dalam keterangan resmi, 11 Juli 2026.

Hingga Mei 2026, sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan dengan perkiraan realisasi pengiriman mencapai 130,5 juta metrik ton.

Sementara itu, dalam laporan mereka, Trend Asia menyoroti tata kelola DMO batu bara yang dinilai belum menjamin prioritas pasokan bagi pembangkit listrik untuk kebutuhan publik.

Laporan bernama Indonesia Blackout: Mengungkap Masalah Struktural Rantai Pasok Batubara ini menuliskan, pengiriman batu bara ke sektor PLTU captive di kawasan industri lebih besar daripada pengiriman untuk PLTU milik PLN dan produsen listrik independen (independent power producer/IPP).

Berdasar data pengiriman batu bara antar-pelabuhan pada Januari 2025-Juni 2026, sebanyak 113,92 juta ton batu bara tercatat disalurkan ke sektor metalurgi dan smelter (captive). Lalu, pengiriman untuk PLTU PLN dan IPP mencapai 64,94 juta ton.

Dalam tabel yang sama, pengiriman untuk kategori sektor lainnya tercatat 7,67 juta ton.

Sementara itu, dalam data alokasi DMO tahun 2025, alokasi untuk sektor captive sebesar 78,5 juta ton. Sedangkan, untuk PLN dan IPP sebesar 145,5 juta ton.

Trend Asia juga menyoroti perbedaan skema harga dalam kebijakan DMO. Harga batu bara untuk PLTU PLN dan IPP dipatok sebesar 70 dolar AS per ton. Namun, harga untuk sektor smelter mengikuti harga batu bara acuan (HBA).

Megaproyek PLTS 100 GW dan Tantangan Regulasi PMO

Beban berat PLN turut bertambah saat Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan PLTS 100 GW sebagai bagian dari program transisi energi.

Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap pertama pembangunan akan dimulai dengan pembangunan PLTS berkapasitas 30 GW pada 2026.

Menurut dia, proses tender untuk pembangunan PLTS tersebut akan mulai dilakukan tahun ini. Hal itu disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional.

"Tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026, kita akan mulai tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang," tuturnya dalam kegiatan The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Sementara itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menetapkan rencana tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW.

Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas PLTS sebesar 17,1 GW dan PLTA sebesar 11,7 GW.

Merespons rencana ambisius ini, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan pemerintah perlu membentuk mekanisme khusus untuk mengawal pelaksanaan proyek tersebut.

Salah satunya, yakni dengan membentuk project management office (PMO) di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Menurut dia, pembangunan PLTS itu juga memiliki sejumlah hambatan. Misalnya, terkait kebutuhan lahan.

"Tinggal nanti dibentuk di bawah Kemenko itu semacam project management office. Project management office-nya memang mengawal implementasi dari 100 PLTS 100 gigawatt ini," ujarnya.

"100 gigawatt PLTS juga butuh lahan yang cukup banyak, karena kalau kita mau membangun misalnya setiap tahun itu 20 giga utility-scale PLTS, itu memang butuh [lahan banyak]. Nah, lahannya itu harus disediakan oleh pemerintah supaya cepat dieksekusi," sambung Fabby.

Lalu, ia menyatakan, pekerjaan rumah dalam jangka pendek yang perlu segera diselesaikan adalah penerbitan peraturan presiden (perpres) terkait target PLTS 100 GW. Regulasi tersebut membutuhkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Untuk diketahui, tim Tirto telah berupaya mengonfirmasi pihak PLN untuk menanyakan upaya perusahaan dalam memperbaiki model bisnis mereka. Akan tetapi, pihak PLN belum merespons hingga berita ini ditayangkan.