Alih-alih hanya dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan, pelaku kasus SPK fiktif juga harus dipidanakan agar memberi efek jera dan bukti ketegasan hukum.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak agar Kejaksaan Agung tetap memproses pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari, bukan hanya penonaktifan saja sebagai jaksa.
Jaksa Agung ST Burhanuddin ingin pelanggar PSBB dipidana. Bagi beberapa orang, niat ini berlebihan. Aparat semestinya memaksimalkan saja peraturan yang sudah ada.
LBH Masyarakat menilai masih banyak kesemrawutan dalam RKUHP karena minimnya pelibatan para pihak yang terkena dampak atas rumusan pasal di rancangan itu.