Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey mengklaim tidak mengetahui ada istilah "Ngawal Anggaran" dan "Extra Money" yang disebut banyak saksi sering muncul dalam pembahasan proyek e-KTP di DPR.
Olly Dondokambey mengklaim dirinya tidak mengetahui sama sekali masalah proyek e-KTP. Dia juga membantah menerima suap 1,2 juta dolar AS terkait proyek e-KTP.
Saksi yang merupakan mantan anggota tim teknis konsorsium penggarap e-KTP menyatakan Chairuman Harahap pernah mengajaknya membahas soal software AFIS (pengenal sidik jari) di sistem e-KTP.
Saat bersaksi di sidang e-KTP, mantan anggota Panitia Pengadaan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Totok Prasetyo mengakui ada peran Andi Narogong penentuan pemenang tender.
Wirawan mengetahui perusahaan Setya Novanto ikut tender e-KTP dari seseorang bernama Johanes Tan. Ia adalah direktur PT Java Trade Utama yang menjadi salah satu anggota konsorsium PNRI pemenang lelang tender e-KTP.
Pengacara Farhat Abbas yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dengan tersangka Miryam S Haryani menyatakan ada intimidasi terhadap kliennya yaitu Elza Syarief.
KPK memeriksa Pengacara Farhat Abbas sebagai saksi untuk tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan korupsi e-KTP atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto.
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai menganggap ketua umum partainya, Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka di kasus e-KTP sehingga internal Golkar perlu segera bersikap.
Sejumlah aktivis dari YLBHI dan ICW menyatakan KPK harus menolak desakan Komisi III DPR RI yang meminta pembukaan rekaman pemeriksaan tersangka kasus kesaksian palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani.
KPK dalami keterangan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. KPK perlu mengorek keterangan Diah ketika masih menjabat sebagai anak buah mantan Mendagri Gamawan Fauzi.
KPK berharap Miryam bisa hadir dalam penjadwalan ulang itu sebagai tersangka agar KPK bisa mendalami lebih lanjut dan lebih efisien dalam proses penyidikan kasus-kasus lainnya, termasuk indikasi korupsi terkait e-KTP.
Saksi di sidang lanjutan kasus e-KTP menyebut bahwa mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah secara tak langsung meminta agar LKPP tak memberikan rekomendasi yang menghambat proyek e-KTP.
Elza menyatakan pada KPK, Haryani sempat berbicara bahwa ada tekanan untuk mencabut berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan kasus proyek KTP elektronik.