tirto.id - KPK menolak permintaan Komisi III DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II, Miryam S Haryani, terkait kasus e-KTP. Permintaan Komisi III itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan KPK pada Rabu (19/4) dini hari.
“Kami sampaikan bahwa KPK berbeda pendapat dengan Komisi III. KPK tentu tidak dapat membuka rekaman pemeriksaan saksi kecuali dalam proses persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Lantaran KPK menolak permintaan itu, Komisi III berniat mengajukan hak angket.
Permintaan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Novel Baswedan pada sidang lanjutan dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017 lalu. Novel menyampaikan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran e-KTP.
Menurut Novel, anggota Komisi III yang ikut menekan itu antara lain Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya.
"Telah kami sampaikan bahwa keterangan tersebut dan bukti-bukti lain adalah bagian yang saling terkait dengan kasus yang sedang kita tangani, baik penyidikan dengan tersangka MSH (Miryam S Haryani) ataupun proses persidangan kasus KTP-E yang juga sedang berjalan," ungkap Febri.
Lebih lanjut Febri menegaskan bahwa membuka bukti di luar persidangan hanya akan mengganggu jalannya penyidikan. Kendati demikian, pihaknya menghormati kewenangan pengawasan yang dijalankan DPR.
Namun, kata Febri, jika keterangan saksi di sidang yang saat itu disampaikan penyidik KPK Novel Baswedan tentang adanya orang-orang tertentu yang menekan Miryam dipersoalkan, dan bukti-bukti yang ada dibuka di luar proses hukum tentu berisiko membuat bias atau bahkan menghambat penanganan kasus e-KTP yang sedang berjalan.
Ia berharap semua pihak dapat memahami bahwa proses hukum e-KTP yang sedang ditangani KPK dibiarkan berjalan di jalur hukum agar penanganan kasus tidak terganggu.
Menurut laporan Antara, usulan penggunaan hak angket disetujui 6 dari 10 fraksi yaitu PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, dan Nasdem sedangkan tiga fraksi lain yaitu PAN, PKS dan Hanura ikut mendukung dengan catatan akan berkonsultasi dengan pimpinan fraksi sedangkan fraksi PKB abstain karena wakilnya tidak hadir saat rapat.
Selanjutnya, usulan itu akan disampaikan ke rapat badan musyawarah (Bamus) untuk dibahas di rapat paripurna DPR dan paripurna akan memutuskan hak angket ini dilanjutkan atau tidak.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
