Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Amir Fachrudin mengatakan, hak angket yang digulirkan kepada KPK dalam kasus korupsi KTP elektronik hanyalah pemicu untuk mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan korupsi

Masinton Pasaribu menilai hak angket terhadap KPK merupakan hal yang tepat, karena alasan KPK merupakan institusi negara yang dibiayai APBN dan bekerja berdasarkan undang-undang

Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.

Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.

Pemenang tender proyek e-KTP Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) diragukan kompetensinya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tak bisa menggarap proyek e-KTP.

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menjelaskan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mengarahkan spesifikasi proyek e-KTP dalam persidangan korupsi e-KTP hari ini.

Mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya bersaksi tentang bagaimana proyek yang dimenangkan PNRI ini pernah tak mencapai target dalam sidang korupsi e-KTP ke-12 hari ini.

KPK dijadwalkan memeriksa Andi Narogong terkait kasus yang melibatkan tersangka Miryam karena memberikan keterangan tidak benar dalam sidang e-KTP.

KPK mendalami relasi Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan tim Fatmawati terkait dugaan pengaturan tender e-KTP dan relasi proses penganggaran yang diduga ada alokasi untuk DPR.

Aktivis antikorupsi menilai tindakan Fahri Hamzah memutuskan hak angket menghalangi KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.

KPK akan memeriksa keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo terkait kasus korupsi e-KTP. Dalam persidangan, Irvanto mengaku sebagai Ketua Konsorsium Murakabi.

KPK tetap melakukan penyidikan baik itu pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, termasuk juga tindak lanjut dari penangkapan tersangka Miryam.

Keempat saksi diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus.

Politisi PKS menyebut KPK kurang responsif karena tak segera melindungi Miryam S Haryani.

Miryam S Haryani ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam waktu paling lambat 24 jam setelah penangkapan Miryam S Haryani akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap tersangka.

Miryam S Haryani akhirnya tertangkap pada Senin, 1 Mei pagi. Polisi mencecarnya untuk mengorek para pelaku yang membantunya kabur, sebelum diserahkan kepada KPK.

Miryam S. Haryani yang masuk dalam DPO KPK berhasil ditangkap di daerah Kemang, Jakarta.

Pencarian Miryam S Haryani yang ditetapkan sebagai tersangka setelah memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP semakin intensif dilakukan KPK berkoordinasi dengan Polri.