Indeks Sekjen Pdip Hasto Kristiyanto

JPU KPK pun memastikan penegakan hukum kasus Hasto dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Hasto mengeklaim, kasus Harun Masiku kerap menjadi alat politik untuk menekannya saat pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya, Hasto didakwa membantu Harun Masiku kabur dan memberi uang untuk menyuap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Hakim praperadilan menyatakan status perkara Hasto yang sudha dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta membuat permohonan praperadilannya dinyatakan gugur.

Ronny mengeklaim, tim kuasa hukum yang ditunjuk untuk membela Hasto berasal dari tim hukum yang ditugaskan oleh partai beserta profesional.

Tim hukum Hasto mengeklaim KPK telah melakukan perbuatan merintangi penyidikan bila melimpahkan berkas Hasto ke pengadilan saat penundaan praperadilan.

Sidang praperadilan Hasto di kasus merintangi penyidikan kasus PAW 2019-2024 dilanjutkan pada Jumat (14/3/2025).

Sidang praperadilan ditunda menjadi tanggal 10 maret 2025 karena KPK selaku termohon tidak menghadiri persidangan praperadilan.

Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan dalam permohonan kali ini, yakni penetapan tersangka dalam kasus merintangi penyidikan dan suap PAW DPR 2019-2024.

Hasto Kristiyanto,memeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka Donny Tri Istiqomah.

Setyo menegaskan, segala laporan yang diterima akan diproses dan ditangani sesuai aturan yang berlaku di KPK.

Dewas akan fokus pada dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan penanganan perkara meski Hasto sudah ditahan penyidik KPK.

KPK mengeklaim sudah mengirimkan surat pemanggilan kedua kepada Hasto sebagai tersangka dalam kasus merintangi penyidikan.

Hasto menilai, Jokowi telah memperkecil nilai Soekarno lewat desoekarnoisasi dan menerapkan mirip seperti Orde Baru.

Ronny masih meyakini bahwa penetapan tersangka Hasto tidak dilakuka secara profesional dan hasil praperadilan akan berpihak kepada Sekjen PDIP itu.

KPK meminta sidang diundur 3 minggu, tetapi hakim menetapkan sidang mundur 2 minggu dan disetujui oleh kuasa hukum Hasto.

KPK menegaskan, praperadilan dengan proses penanganan perkara Hasto adalah dua hal berbeda sehingga bisa berjalan beriringan.

Setyo mengaku belum menerima laporan dari penyidik maupun deputi penindakan terkait surat permintaan penundaan penyidikan Hasto.

Setyo memastikan penanganan perkara Hasto sudah berjalan sesuai administrasi dan menunggu hingga persidangan berlangsung.

KPK menegaskan penggeledahan rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, adalah murni penegakan hukum untuk melengkapi berkas perkara Hasto.