Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Meski TPT meningkat dibanding Februari 2025, Purbaya sebut momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Fakta ini diungkapkan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman.

Banggar DPR RI mengatakan uang yang masih ada di bank kemungkinan berasal dari program yang belum terlaksana oleh Pemda.

Saat bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, AGTI meminta perlindungan dari gempuran impor pakaian bekas ilegal.

Usulan ini disampaikan langsung secara terbuka kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Simak alasan anak Menkeu Purbaya kembali viral di media sosial. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana respons publik terhadap kontroversi ini?

Purbaya mengaku sudah sudah berkoordinasi dengan otoritas keuangan lain di KSSK, seperti BI, OJK, dan LPS soal revisi DHE SDA tersebut.

Purbaya meyakini IKN tidak akan menjadi seperti yang disebutkan media asing.

Purbaya tetap meminta agar daerah lebih cepat dalam menyerap anggaran mereka.

Menurut Purbaya, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi pada beberapa produk justru mendorong masuknya barang gelap.

Purbaya klaim likuiditas perekonomian kian meningkat sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta ekspansi likuiditas oleh perbankan.

Perekonomian Eropa, Jepang, Cina, dan India yang belum pulih sepenuhnya juga menjadi perhatian KSSK.

Purbaya akan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menyalurkan pinjaman murah ke BUMN dan Pemda.

Belum adanya imbal hasil atau return Danantara bagi daerah juga jadi sorotan DPD.

Berdasarkan hitungan Purbaya, inflasi yang ideal adalah di kisaran 2-3 persen.

Popularitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melonjak tajam berkat gaya komunikasinya yang lugas dan mudah dipahami, meski ia enggan terjun ke politik.

Purbaya dorong penerimaan negara dikelola optimal dan belanja diarahkan untuk pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Dengan pembukaan blokir anggaran, serapan anggaran Kementerian PU diharapkan dapat melonjak hingga 95-96 persen pada akhir 2025.

Purbaya menekankan bahwa persoalan data adalah hal yang paling penting ketika dirinya aatau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah.