Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya mengeklaim sempat menyelesaikan 192 kasus hambatan investasi senilai Rp894 triliun saat menjabat sebagai deputi di Kemenko Marves.

Menurut Purbaya, selama ini perbaikan iklim investasi sering kali hanya dilakukan di atas kertas.

Menurut Purbaya, mekanisme pencairan tambahan dana, termasuk untuk program perlindungan sosial bagi korban, akan mengikuti proses pengajuan dari BNPB.

Menurut Purbaya, di balik pergantian kekuasaan, ada biaya tidak murah yang harus dirogoh dari kocek negara.

Purbaya mengatakan Pemda belum meminta tambahan anggaran untuk penanganan banjir di Sumatera.

Danantara beralasan hal ini lazim dilakukan oleh sovereign wealth fund lain di berbagai dunia dalam mengelola portofolio untuk menjaga likuiditas.

Menaker berencana membentuk tim khusus yang menindaklanjuti usulan Purbaya sehingga dapat sinkron dengan aturan 'Magang Nasional' untuk lulusan kampus.

Purbaya menargetkan penanganan 7-8 kasus setiap Senin atau Selasa.

Sebagai bandara berizin, jelas Purbaya, IMIP harusnya memiliki layanan kapabeanan dan keimigrasian.

Purbaya sebut kebijakan keliru membuat pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Purbaya tekankan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan cara menciptakan lapangan kerja bagi lulusan SMK.

Purbaya memastikan akan menginvestigasi berbagai polemik yang terjadi di DJBC.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan siap mengirimkan personel apabila memang ada permintaan layanan.

Menurut Purbaya, loyonya kinerja pengumpulan pajak ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.

Ancaman semacam ini, menurut Purbaya, membuat para pegawai DJBC menyadari perlunya perubahan mendasar.

Pencairan dana desa juga mensyaratkan surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembentukan Kopdes Merah Putih.

Alih-alih membelanjakan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, Pemda lebih memilih untuk menabung uang tersebut.

Kesalahan kebijakan itulah yang kemudian membuat ekonomi kuartal I 2025 melambat ke level 4,87 persen dan menjadi level terendah sejak kuartal III 2021.

Menurutnya, keterlibatan dirinya dalam negosiasi masih menunggu keputusan final dari Danantara.

Meski akan mengenakan bea keluar, Purbaya menjamin daya saing produk batu bara Indonesia di pasar internasional tidak akan terdampak.