Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung soal keterlambatan pengajuan anggaran penanganan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ketika menanggapi keluhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak yang mengaku masih menanggung utang untuk pembangunan jembatan darurat di wilayah terdampak bencana.
Purbaya mengatakan, pemerintah masih memiliki sisa dana siap pakai sebesar Rp1,51 triliun yang bisa segera dicairkan, termasuk untuk membayar kebutuhan jembatan darurat.
“Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Jadi uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujarnya dalam rapat koordinasi antara DPR RI dengan Satgas Pemulihan Pascabencana serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Selasa (30/12/2025).
Purbaya menekankan agar pengajuan dilakukan secepat mungkin agar tidak terbawa ke tahun anggaran berikutnya.
“Jangan sampai tahun depan. Kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi kalau bisa dihabiskan tahun ini, tuh ada Rp1,51 triliun,” katanya.
Di hadapan peserta rapat, ia juga merespons curhatan KSAD yang menyebut BNPB hanya membantu kebutuhan konsumsi.
BNPB, kata Maruli dalam rapat tersebut, tidak menanggung kebutuhan pengiriman maupun pembelian barang untuk jembatan darurat.
“BNPB juga hanya dukung makan, Pak. Nggak ada beli barang, pengiriman semua. Enggak ada,” ujar Maruli.
Menanggapi itu, Purbaya sempat melontarkan pertanyaan apakah anggaran tersebut telah diajukan kepada BNPB. Namun, Maruli menjawab bahwa ia telah mengajukan ke berbagai pihak anggaran dimaksud tetapi tak mendapatkan respons.
"Waduh Saya udah minta semua orang Pak, nggak ada yang ngasih,” tutur Maruli.
Purbaya lantas menjawab spontan pernyataan Maruli tersebut dengan menyindir kepala BNPB. “Oh lu pelit juga lu. Lu jangan gitu. Lu BNPB sih, gue kasih duitnya,” kata Purbaya sembari berkelakar.
Purbaya menegaskan, pemerintah siap mempercepat pencairan sepanjang dokumen pengajuan sudah masuk melalui jalur resmi BNPB.
Selain dana siap pakai, Kementerian Keuangan juga menyiapkan alokasi dari APBN 2026 untuk kebutuhan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana, dengan estimasi mencapai puluhan triliun rupiah.
“Yang masih ada satu hari, kalau bisa diambil, diambil. Besok saya cairkan langsung begitu ada suratnya dari BNPB,” ucapnya.
Editor: Hendra Friana
