Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Menurut Purbaya, yang seharusnya dikejar oleh APH dalam kasus tersebut adalah pengenaan denda kepada wajib pajak (WP) yang tak patuh.

Purbaya menilai pengelolaan utang dan defisit APBN Indonesia justru lebih ketat jika dibandingkan dengan praktik di banyak negara maju.

Purbaya pertanyakan koordinasi antara otoritas bea cukai dengan PT IMIP selaku pengelola bandara.

Rosan enggan membeberkan bocoran terkait proposal penyelesaian utang Whoosh yang akan dipaparkan di hadapan China Development Bank (CDB).

DPR RI akan bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Seharusnya, kata dia, yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengatasi akar masalah, dengan menutup pintu-pintu masuk barang bekas impor.

Menurut Purbaya ketegasan sikap terhadap impor barang-barang ilegal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

Purbaya menekankan bahwa klaim tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat dipercaya.

Meski begitu, Purbaya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi di DJP ini kepada Kejagung.

Purbaya mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal. Menurutnya, mekanisme pasar akan menentukan kualitas suatu barang.

Penghitungan penambahan kebijakan BMTP dan BMAD ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

Jika melihat data BI, menurut Purbaya, justru terjadi penurunan jumlah uang beredar di masyarakat atau M0.

Purbaya mengklaim pengaruh penempatan dana pemerintah di perbankan baru akan terlihat pada Desember 2025 atau Januari 2026.

Defisit tersebut lebih besar ketimbang yang terjadi pada Oktober 2024 yang senilai Rp309,1 triliun atau sekitar 1,40 persen terhadap PDB.

Purbaya menepis anggapan bahwa kehadiran tersebut mengandung unsur intimidasi terhadap BI dalam penentuan suku bunga acuan.

Komoditas yang terkena kebijakan ini meliputi emas dore (bullion), granules, ingot atau cast bar, dan minted bars.

Berdasarkan UU, RDG memang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah, dengan hak bicara tanpa hak suara.

Menurut Ma’ruf, tarif PPN 11 persen telah menjadi salah satu sebab pelemahan ekonomi nasional dalam beberapa waktu belakangan.

Video yang beredar di media sosial adalah kejadian pada 8 September 2025 lalu, saat Purbaya diumumkan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu.