Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya menegaskan bahwa seharusnya Pemda mengecek dana yang mereka miliki di bank-bank nasional.

Dedi mengklaim bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, serapan anggaran daerah Jabar tergolong tinggi dan baik.

Menurut KDM, Pemprov Jabar dan Kemendagri memiliki catatan arus kas yang dapat dipantau secara harian, berbeda dengan data BI.

OJK menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut temuan tersebut kepada Purbaya.

Langkah memasukkan mereka ke dalam daftar hitam, menurutnya, merupakan bentuk mitigasi agar arus pakaian bekas impor ke Indonesia tidak semakin deras.

Dedi Mulyadi membantah Pemprov Jawa Barat sengaja mengendapkan dana kas daerah hingga Rp4,1 triliun.

Dedi Mulyadi dan Purbaya sedang saling bantah mengenai data dana mengendap Pemprov Jabar berupa deposito di bank. Bagaimana kronologinya? Simak di sini.

Keyakinan ini ditopang oleh sejumlah stimulus ekonomi serta dampak positif dari penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara.

Jika diketahui ada anak buahnya yang ketahuan menyembunyikan kebenaran dari dana simpanan ini, ia tidak akan segan-segan memecat pejabat terkait.

Dlam skema bulanan ini, kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akan menerima pembayaran sebesar 70 persen dari total tagihan kompensasi mereka.

Peluang untuk menaikkan gaji PNS selalu terbuka. Hanya saja, dia belum dapat memberikan besaran angka kenaikan gaji bagi para ASN tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan merespons positif masukan dari pelaku industri. Ia terbuka jika asosiasi industri tekstil akan menemuinya.

Purbaya memperkirakan dari angka awal 110 ribu, hanya sekitar 100 orang yang benar-benar memerlukan pembersihan data di SLIK.

Purbaya menegaskan bahwa data yang ia sampaikan berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia.

Menurut Dedi Mulyadi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu menjadi masala

Satu sisi kebijakan ini baik. Tapi di sisi lain penghapusan SLIK di bawah Rp1 juta justru dikhawatirkan menjadi preseden negatif di tengah masyarakat.

Ketika industri mobil dalam negeri siap dan kapasitas mobil Maung sudah mencukupi, ia berjanji anggarkan pengadaan program kendaraan dinas tersebut.

Melalui Coretax, kata Purbaya, Kementerian Keuangan tengah berupaya menutup berbagai potensi kebocoran anggaran.

Meski begitu, rendahnya yield atau imbal hasil surat utang pemerintah justru diklaim menjadi bukti kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

Ini merespon permintaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin alokasikan dana sebesar Rp113 triliun dari sitaan korupsi ekspor CPO ke dalam anggaran LPDP.