Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, Idrus Emadeke, yang berasal dari Partai Golkar melayangkan protes ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, lantaran minimnya dana bagi hasil (DBH) ke daerah.
Ia mengatakan, sebagai daerah dengan Sumber Daya Alam (SDA) nikel yang melimpah, wilayahnya hingga saat ini mendapatkan imbal hasil yang sangat minim. Bahkan, Kabupaten Halmahera Timur menjadi daerah termiskin di Maluku Utara.
Padahal, dia mengungkapkan bahwa saat ini ada 12 perusahaan pengolahan nikel yang berada di wilayah tersebut, dengan produksi 30-40 juta ton per tahun.
“Halmahera berapa tambang dan kerusakan hutan berapa, dan dibagi ke daerah berapa. Halmahera memang ekonomi tertinggi pertumbuhan tapi jadi daerah termiskin di wilayah juga,” katanya di Acara Bimtek DPRD Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Merespons hal itu, Menteri Keuangan Purbaya, menyarankan agar kader Golkar tersebut melayangkan protesnya ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Itu harus diperbaiki bersama. Anda harus protes ke ketum partai Anda (Bahlil),” kata Purbaya.
Sama seperti kader Golkar tersebut, Purbaya pun merasa ada yang aneh dalam pembagian keuntungan hasil dari eksploitasi Sumber Daya Alam komoditas tambang.
Menurutnya, pengusaha lebih diuntungkan dalam proses pemanfaatan barang tambang ini, dibandingkan negara.
“Barang tambang agak aneh pembagian keuntungannya. Tambang pengusaha lebih untung dibanding negara,” ujarnya.
Karena itu, dia pun mendukung Anggota DPRD dari Halmahera Timur untuk melayangkan protesnya ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Harapannya, ada perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan imbal hasil ke daerah.
“Kalau gitu Anda protes ke ketua partai anda, saya dukung supaya penghasilan ke daerah lebih besar. Ke pak ketua lah, menteri ESDM,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
