Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah hanya mengizinkan pengalihan harta menggunakan nilai buku untuk menghindari pajak langsung saat restrukturisasi.

Peningkatan permintaan pencairan anggaran ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran oleh K/L semakin terakselerasi menjelang tutup tahun 2025.

Peningkatan utang baru tersebut dilakukan untuk menutup defisit APBN 2025 yang ditargetkan sebesar 2,78 persen dari PDB.

Menurut Purbaya, penanganan laporan secara cepat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Defisit melonjak dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp402,0 triliun, atau sekitar 1,82 persen dari PDB.

Video di media sosial diduga kuat adalah hasil suntingan AI. Konten aslinya adalah sebuah foto yang tak terkait dengan pinjaman uang oleh Purbaya.

Ekonom menilai langkah yang lebih produktif seharusnya dilakukan dengan memperbaiki kualitas dan penyerapan belanja APBN.

Tidak ditemukan bukti soal penyelundupan emas 3,5 ton terjadi di Bandara IMIP Morowali.

Pelambatan pertumbuhan uang beredar ini pun sejalan dengan anjloknya realisasi kredit perbankan pada Oktober 2025.

Melalui proses ini, struktur BEI akan berubah dari yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa (AB) menjadi perseroan.

Purbaya tegaskan tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan penggunaan barang ilegal sebagai bantuan untuk korban bencana.

Bea Cukai telah memasang teknologi canggih berbasis kecerdasan buatan (AI) di berbagai pintu pelabuhan.

Alat pemindai ini memperkuat upaya pemerintah mencegah pelanggaran ekspor dan impor, termasuk praktik kecurangan seperti under-invoicing.

Purbaya mengingatkan, keringnya likuiditas berisiko membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5 persen.

Menurut Purbaya, pengusaha lebih diuntungkan dalam proses pemanfaatan barang tambang ini, dibandingkan negara.

Hingga akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2 persen dari target outlook tahunan.

Perubahan status barang hasil tambang sebagai BKP menciptakan situasi yang menguntungkan perusahaan tambang, tetapi membebani keuangan negara.

Bea keluar emas dikenaikan tarif 7,5-15 persen, tergantung harga referensi dan jenis emas yang diekspor, dan resmi berlaku mulai 23 Desember 2025.

Pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari pengusaha tambang batu bara gerus penerimaan negara.