Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tidak akan memeras Bank Indonesia (BI) untuk membiayai berbagai program strategis.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran publik bahwa tata kelola BI akan kehilangan independensinya pascapertukaran pejabat dengan Kemenkeu dan kedekatan calon Deputi Gubernur BI dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam pengertian saya, tidak akan meras bank sentral untuk biayain program pembangunan kita," kata Purbaya saat ditemui di sekitar Kemenkeu, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini sudah memiliki anggaran yang sangat cukup sehingga tak lagi membutuhkan sokongan dana tambahan.
"MBG kan cukup. Tahun lalu aja cukup. Tahun sekarang kan Rp335 triliun, itu pun sudah didesain di anggarannya. Harusnya cukup. Saya tidak perlu uang bank sentral untuk itu," ujarnya.
Pernyataan ini menjadi bantahan atas kekhawatiran berbagai ekonom bahwa keberadaan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI jika terpilih akan menggiring kebijakan moneter BI sebagai dana talangan untuk ambisi fiskal pemerintah. Purbaya berjanji akan menjaga independensi lembaga otoritas moneter tersebut.
"Jadi, kami akan jaga independensi bank sentral dengan pemerintah semaksimal mungkin. Kalau waktu tahun 2020 kan ada krisis yang besar sekali sehingga harus disamakan kebijakannya, kalau sekarang tidak," tegasnya.
Merespons kekhawatiran dengan masuknya Thomas Djiwandono akan membawa kepentingan politik partai atau kedekatan dengan pemerintahan baru, Purbaya menyatakan hal itu tidak akan terjadi. Menurutnya, tata kelola di Dewan Gubernur BI berjalan dengan prinsip musyawarah.
"Satu bisa mengendalikan tujuh, tidak? Tidak bisa kan seandainya [ada kepentingan] partai pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi," jelas Purbaya.
Dia juga yakin semua syarat hukum, termasuk ketentuan mengenai netralitas bagi pejabat BI akan dipenuhi. "Pasti dia mundur [dari keanggotaan di Partai Gerindra] nanti kan, kan gampang, selesai. Di sini [Kemenkeu], juga sama, pasti mundur dulu. Tidak ada masalah," kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya mengonfirmasi bahwa Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, akan menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk sinergi dan koordinasi yang diperbolehkan undang-undang, bukan intervensi.
"Emang undang-undangnya kan boleh. Jadi, untuk lebih menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter, saya pengen lihat isi kepala orang moneter seperti apa sehingga kebijakan kita bisa lebih searah," ucapnya.
Purbaya menegaskan kehadiran itu bertujuan memonitor diskusi dan memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan BI dalam menentukan kebijakan moneter. Dengan begitu, kebijakan fiskal pemerintah dapat diselaraskan.
"Jadi saya bisa adjust sesuai dengan isi kepala di sana. Kalau di luar kan tidak bisa ngomong sembarangan kan, tapi kalau di rapat itu, itu adalah informasi yang betul yang dipakai mereka untuk menentukan kebijakan moneter," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
